BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan akan menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor untuk membedah anggaran dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait kegiatan ekstra kurikuler siswa SMK.
"Kami mendorong alokasi anggaran untuk SMK yang difokuskan pada fasilitas praktek dan kegiatan lain untuk mencegah tawuran dan tindak kekerasan pada pelajar," kata Ono saat berdiskusi dengan Forum OSIS SMKN 2 Kota Bogor, Minggu (19/3/2023).
Anggota Komisi IV DPR RI ini juga mengungkapkan bahwa kewenangan SMA/SMK diatur oleh Pemerintah Pusat.
Ono menegaskan akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat melalui DPR RI tentang sulitnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi bila ada masalah serta aspirasi untuk mengembalikan SMA/SMK dibawah kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.
"Jawa Barat masih memiliki indek lamanya sekolah hanya 8,9 tahun. Artinya hanya sampai kelas 9 atau 3 SMP, maka seyogyanya Pendidikan menjadi prioritas yang paling utama dan perlu dilakukan evaluasi mendalam tentang program pendidikan di Jawa Barat sehingga Jawa Barat lebih baik lagi dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul," pungkas Ono.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
