BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Mahasiswa Jawa Barat (Jabar) menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/2/2023). Mereka menyuarakan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Tritura yang disuarakan Federasi Mahasiswa Jabar antara lain, 1. Turunkan harga sembako, 2. Tolak kenaikan tarif dasar listrik, dan tol. 3. Tolak pemilu curang.
Dalam aksinya, mahasiswa berorasi. Mereka menyoroti kenaikan harga pangan yang melambung akhir-akhir ini. Apalagi, kenaikan harga beras yang merupakan bahan pokok mendasar bagi masyarakat Indonesia.
Pasca-Pemilu 2024, tren kenaikan harga bukan hanya beras, tetapi juga BBM, tarif dasar listrik (TDL), dan tarif tol. Karena itu, Federasi Mahasiswa Jabar yang terdiri atas mahasiswa dari kampus se-Jawa Barat, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate.
Mereka mengecam keputusan politik pemerintah yang berdampak terhadap kelangkaan dan kenaikan harga pangan. Mahasiswa juga mendesak pemerintah segera menurunkan harga sembako. Tidak hanya itu, para mahasiswa juga menolak pemilu curang.
Perwakilan dari Federasi Mahasiswa Jabar Arya Bimantara, Bani Rizki, dan Ahmad Sidik mengatakan, kenaikan harga pangan akhir-akhir ini sangat massif.
"Harga beras naik bukan hanya karena fenomena El Nino, tapi dampak pesta demokrasi dan kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pangan berdampak besar atas kelangkaan beras," kata Arya Bimantara di depan Gedung Sate, Senin (26/2/2024)
Bani Rizki mengatakan, kenaikan harga beras pun sangt tidak masuk akal karena hanya dalam kurun waktu kurang dari sepekan, beras mengalami kenaikan harga dua kali.
Beras medium naik dari Rp10.000 menjadi 14.000 per kilogram (kg). Beras premium naik dari Rp12.000 menjadi Rp18.000.
"Padahal kita adalah negara agraris. Kenaikan harga yang sangat tiba-tiba ini sangat tidak masuk akal," kata Bani Rizki.
Melihat Fenomena ini, kata Ahmad Sidik, Federasi Mahasiswa Jabar mengecam keras keputusan politik yang berdampak terhadap kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
"Seharusnya pemerintah memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwa keputusan politik jangan sampai merugikan pihak mana pun dan mengorbankan kepentingan rakyat," kata Ahmad Sidik.
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
