BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memperluas kebijakan Friday Car Free ke seluruh kantor pemerintahan di kabupaten/kota guna mengakselerasi target net zero emission.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengatakan, kebijakan Friday Car Free atau bebas kendaraan setiap hari Jumat ini baru diterapkan di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
"Pak Gubernur minta akselerasi menuju net zero emission, ini salah satu konsen Jabar ke depan, ini adalah kemaslahatan kita sebuah keniscayaan dan harus dimulai," ucap Herman di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (16/8/2024).
Ke depannya, kata Herman, kantor-kantor pemerintahan di kabupaten/kota di Jabar juga akan didorong untuk menerapkan kebijakan yang sama.
"Dari Gedung Sate akan didorong ke kantor-kantor lain, setelah kantor-kantor OPD di provinsi ya, akan ajak juga kabupaten/kota dimulai dari kantor pemerintah, lalu edukasi terus ke masyarakat agar kebijakan zero emission ini bisa akseleratif," tandasnya.
Sebelumnya, Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menyarankan, agar Pemprov Jabar membuat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjamin kesinambungan dari kebijakan Friday Car Free.
Ketua jurusan administrasi publik Unpar ini menilai, Pergub dapat diterbitkan untuk memperjelas dan mengikat dari regulasi tersebut.
"Dengan demikian, praktiknya bisa di ekspansi, tidak hanya terbatas di kawasan Gedung Sate tetapi juga di kawasan-kawasan gedung perkantoran Pemprov Jabar," ujar Kristian, Jumat (22/3/2024).
Selain itu, dirinya juga mengusulkan agar aturannya tidak hanya mengatur pembatasan kendaraan bermotor beremisi karbon, namun juga mengatur carbon control bagi institusi Pemprov Jabar secara lebih komprehensif.
"Misalnya mengatur insentif bagi ASN yang menggunakan transportasi beremisi non carbon dan lain sebagainya," ujarnya.
Pihaknya pun mendukung jika nantinya dibuatkan sanksi terukur, dalam aturannya bagi ASN yang melanggar aturan.
"Tetapi berbicara sanksi juga harus diimbangi dengan insentif agar bisa mendorong peningkatan policy compliance-nya. Dengan demikian, kita berharap ada keseriusan untuk mengelola regulasi-regulasi carbon control ini," imbuhnya.
Editor : Rizal Fadillah
