BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID--- Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) diyakini menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah terjadinya perundungan (bullying) sekaligus memutus mata rantai perkawinan anak di Jawa Barat.
Sayangnya, jumlah SSK di Jawa Barat masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah sekolah di Jawa Barat. Secara keseluruan terdapat 212 SSK di Jawa Barat, terdiri atas 146 SMP dan 66 SMA. Terdapat lima kabupaten dan kota yang tidak memiliki SSK sama sekali.
“Diperlukan penguatan pendidikan karakter dan literasi kependudukan di lingkungan sekolah melalui SSK. SSK mengintegrasikan wawasan kependudukan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi SSK sebagai Upaya Integrasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Zero Bullying di Aula Dewi Sartika Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Rajiman, Kota Bandung, Selasa (29/4/2025).
Siska yang memberikan sambutan atas nama Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa peran SSK sangat strategis. Melalui SSK, sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar akademik, melainkan turut membentuk nilai-nilai kehidupan, termasuk kesadaran akan pentingnya perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, serta membangun empati dan relasi sosial yang sehat di kalangan remaja.
“Karena itu, rapat koordinasi SSK ini merupakan salah satu komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi berbagai isu kependudukan, antara lain mencegah perkawinan anak dan menciptakan lingkungan yang bebas perundungan (zero bullying). Kami berharap forum ini mampu memperkuat dukungan kebijakan dan program lintas sektor untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” harap Siska.
Siska mengingatkan, potensi sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat sangat besar mengingat jumlah penduduk Jawa bBarat yang berusia di bawah 19 tahun mencapai lebih dari 15 juta jiwa atau sekitar 30,97 persen dari total penduduk Jawa Barat. Artinya, lebih dari seperempat penduduk Jawa Barat adalah anak-anak yang harus dilindingi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas dan berdaya saing.
Potensi ini akan berdampak besar terhadap pembangunan jika dapat dioptimalkan. Meski begitu, sambung Siska, potensi tersebut dapat terhambat jika generasi muda menikah di usia anak. Berbagai risiko akan muncul ketika menikah di usia anak.
Di antaranya putus sekolah yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan peluang kerja yang lebih baik. Dari segi kesehatan juga berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan reproduksi serta permasalahan dalam kehamilan dan persalinan seperti kematian ibu dan bayi, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR), stunting, serta resiko lainnya karena kurangnya pengetahuan tentang asupan gizi dan pengasuhan yang baik.
“Mesti terus menurun, angka perkawinan anak di Jawa Barat saat ini masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2024 prevalensi perkawinan anak di Jawa Barat sebesar 5,78 persen. Sementara itu, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Bandung, jumlah pengajuan dispensasi kawin di Jawa Barat pada 2024 yang dikabulkan juga masih tinggi, yaitu 3.631 kasus,” ungkap Siska.
“Itu yang tercatat mengajukan dispensasi. Realitanya, perkawinan anak masih banyak terjadi di berbagai daerah tanpa mekanisme dispensasi atau dilakukan secara siri,” Siska menyesalkan.
Di sisi lain, perundungan (bullying) menjadi salah satu persoalan penting bagi anak dan remaja di Jawa Barat. Perilaku bullying sangat berbahaya dan berdampak negatif baik bagi korban maupun pelaku. Dia mengingatkan, perundungan bukan sekadar tindakan iseng atau candaan, tapi bisa meninggalkan luka yang dalam yang tidak terlihat oleh mata.
“Pada korban seringkali berdampak pada kesehatan mental seperti kecemasan, stres, depresi hingga keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, bullying juga berdampak pada prestasi akademik dan juga perilaku sosial lainnya,” Siska mengingatkan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang 2024 tercatat 1.971 kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Barat dengan jumlah korban sebanyak 2.259 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat kasus yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 280 kasus.
“Dalam kondisi rentan ini, tidak jarang juga korban perundungan mencari jalan keluar yang salah seperti memilih untuk menikah dengan harapan bisa lepas dari tekanan. Cara ini dianggap memberi rasa aman atau mendapatkan pengakuan yang selama ini tidak mereka rasakan di sekolah. Padahal, kita semua tahu bahwa pernikahan usia anak justru membawa mereka kepada tantangan dan permasalahan baru,” ujar Siska.
Karena itu, sambung Siska, permasalahan perkawinan anak dan bullying perlu ditangani secara sistematis dan menyeluruh. Ini penting karena akan berdampak pada permasalahan lainnya yang lebih kompleks, mulai dari terhambatnya pendidikan, terganggunya kesehatan mental dan fisik, serta sosial ekonomi lainnya.
“Kondisi ini pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dan daya saing SDM kita. Penanganan permasalahan perkawinan anak dan bullying ini perlu sinergi dari berbagai sektor, terutama dunia pendidikan sebagai garda terdepan dalam membentuk pola pikir dan perilaku generasi muda. Sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu tetapi juga menjadi ruang aman bagi anak-anak bertumbuh secara sosial, emosional, dan intelektual,” tandas Siska.***
Editor : Ude D Gunadi
Artikel Terkait
