BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap masyarakat dengan meluncurkan 200 unit mobil siaga ambulans dalam program Gerak Tanggap Darurat (GTD).
Launching program ini dibalut dalam acara acara bertajuk "Jabar Emergency #PKB Beraksi" hang berlangsung di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (18/5/2025) yang dibuka secara virtual oleh Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin.
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menegaskan bahwa GTD adalah refleksi dari politik yang berpihak, bukan yang sekadar menjanjikan.
“PKB tidak hadir hanya saat pemilu, tapi saat rakyat benar-benar membutuhkan. GTD adalah gerakan moral dan tanggung jawab sosial kita bersama,” tegas Gus Muhaimin.
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Hanif Dhakiri berharap agar inisiatif ini dapat diikuti oleh seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota dari PKB di seluruh Indonesia.
"Kami meminta kepada seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk mengadakan mobil ambulans demi melayani masyarakat di berbagai daerah," ujarnya.
Hanif juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dewan dari PKB di semua tingkatan yang telah berkontribusi dalam pengadaan ambulans yang disebutnya sebagai "kendaraan kehidupan" ini.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPR dari PKB di semua tingkatan yang sudah berkontribusi dalam pengadaan ini. Ambulans ini adalah kendaraan kehidupan, hadir ketika rakyat membutuhkan, hadir di detik-detik krusial di mana kecepatan bisa menyelamatkan nyawa," tuturnya.
Hanif menjelaskan bahwa ambulans ini dilengkapi dengan fasilitas standar dan akan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. PKB Jabar telah menyiapkan dana operasional selama lima tahun, termasuk biaya sopir dan kebutuhan lainnya.
"Pengadaan dan operasional ambulans ini sepenuhnya berasal dari internal PKB, melalui semangat tanggung renteng dari seluruh anggota DPR di berbagai tingkatan, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Nilainya bervariasi tergantung jenis mobil, namun total anggaran yang sudah disiapkan adalah sekitar Rp91 miliar untuk pengadaan 200 unit mobil ambulans beserta operasional selama lima tahun," bebernya.
"Di Jawa Barat sendiri masih ada potensi penambahan unit. Nantinya, setiap kabupaten/kota akan mendapatkan ambulans sesuai dengan jumlah anggota DPRD yang mewakili daerah tersebut, belum termasuk dari DPR RI maupun kepala daerah," lanjutnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan apresiasi kepada Syaiful Huda atas inisiatifnya. Ia mengungkapkan bahwa ide ini sebenarnya telah dibahas dalam Sekolah Kader PKB, namun Jabar menjadi yang pertama merealisasikannya.
"Saya sangat mengapresiasi sahabat Kang Syaiful Huda yang selalu menjadi pionir. Apa yang beliau lakukan ini sebenarnya sudah dibahas dalam Sekolah Kader PKB agar semua anggota DPRD melakukan hal serupa, namun Jawa Barat selalu menjadi yang pertama melaksanakannya," katanya.
Sebagai informasi, hotline Gerakan Tanggap Darurat PKB dapat dihubungi melalui nomor 0812-2222-333 dan siap siaga selama 24 jam.
"Seluruh jajaran DPP sangat mengapresiasi langkah-langkah ini, dan ini menjadi tantangan bagi kami di daerah lain untuk segera melakukan launching seperti yang dilakukan DPP PKB Jawa Barat," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jabar, Syaiful Huda menyatakan kesiapan partainya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam pengadaan ambulans ini sebagai bagian dari agenda besar yang belum tuntas.
"Kami siap mendampingi dan berkolaborasi dengan Pemda Jawa Barat, termasuk dalam pengadaan ambulans ini, sebagai bagian dari agenda besar yang belum tuntas di wilayah ini," ungkapnya.
"Tagline kami adalah Jawa Barat Emergency, PKB Beraksi. Bentuk kolaborasinya akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Pemda. Ini adalah bentuk nyata kontribusi PKB terhadap pemerintah daerah," sambungnya.
Dengan populasi masyarakat Jabar yang mencapai 50 juta jiwa, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
"PKB hadir dan siap menjadi bagian dari solusi. Ketika ditanya soal dinamika di DPRD Jbar, kami juga siap untuk melihat dan merespons situasi, termasuk yang berkaitan dengan pengawasan dan pemanfaatan fasilitas publik seperti gedung DPRD," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
