BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Polemik mengenai bonus kemenangan untuk Persib Bandung dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Barat akhirnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak. Setelah manajemen Persib secara resmi mengembalikan dana patungan ASN senilai Rp365 juta, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, turut angkat bicara.
Ditemui di Gedung Sate pada Senin (30/6/2025), Erwan mengaku memahami keputusan manajemen klub kebanggaan Jawa Barat itu. Ia mengingatkan bahwa sumber dana sumbangan harus dipastikan bersih dari potensi masalah hukum di kemudian hari.
"Yang kemarin sedikit saya takutkan dari bapak saya ini, ini kan sumbangan ASN tapi gak tahu sumbangan seperti apa. Takutnya salah satu ASN yang menyumbang bermasalah di kemudian hari, ini membawa Persib. Kami tidak ingin Persib dibawa-bawa," ujar Erwan.
Erwan sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak ikut dalam pengumpulan dana tersebut karena memiliki saham di PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).
"Saya kan punya saham di Persib, kalau istilahnya saya jeruk makan jeruk. Dari tahun 2009 saya dan Pak Umuh sudah ada di PT PBB," jelasnya.
Bonus ASN Dipertanyakan, CSR Dinilai Lebih Aman
Erwan membandingkan situasi ini dengan pemberian bonus pada musim sebelumnya, ketika Persib menjadi juara Liga 1 2023/24. Saat itu, uang kadeudeuh sebesar Rp500 juta disalurkan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Itu mungkin saja Pak Bey (Pj Gubernur sebelumnya) bisa dari CSR. Kita punya beberapa BUMD, seperti BJB, MUJ. Itu lebih aman. Hal yang lumrah dan wajar mereka menyumbang kepada tim kebanggaannya dari CSR," jelasnya.
Ia pun menyayangkan pengumpulan dana dari ASN yang dinilai menimbulkan kesan pemaksaan.
"Kenapa harus dari udunan? Yang disayangkan Bapak saya itu seperti itu. ASN sekarang seperti dipaksa untuk memberikan sumbangan. Padahal kan kita tidak pernah meminta sumbangan. Tapi ini sudah clear ya," ujarnya.
Umuh Muchtar: "Kami Tolak Bonus dari Pemprov"
Langkah pengembalian dana dilakukan langsung oleh Komisaris PT PBB, Umuh Muchtar. Ia menyebut dana yang terkumpul dari ASN tidak sesuai dengan janji yang sempat dilontarkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yakni Rp1 miliar.
"Uang yang dijanjikan Rp1 miliar itu Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana. Tapi yang terkumpul hanya Rp365 juta. Sudah saya instruksikan kepada staf di Persib, saya tolak," tegas Umuh di Bandung, Jumat (27/6/2025).
Menurut Umuh, penolakan ini dilakukan demi menghindari kesalahpahaman dan potensi prasangka buruk dari para Bobotoh.
"Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp1 miliar. Jangan sampai ini jadi masalah, jadi bumerang," ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa sekalipun dana tambahan berhasil dikumpulkan untuk memenuhi nominal janji, manajemen tetap akan menolaknya.
"Ditolak. Karena apa? Riskan. Kecuali ada rinciannya. Kalau tidak jelas, ini yang jadi masalah buat saya. Tanggung jawabnya bagaimana?" tandas Umuh.
Sekda Jabar: Sumbangan Bersifat Sukarela
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pengumpulan dana dari ASN bersifat sukarela, tanpa adanya unsur paksaan.
"Kan itu mah sukarela ya, kan saya kira sudah jelas," ucap Herman saat ditemui di Stadion Si Jalak Harupat.
Ia pun enggan memperpanjang polemik yang sudah mencuat ini, dan menegaskan kembali bahwa partisipasi ASN bersifat pribadi dan tidak mengikat.
"Kita mah sukarela ya, karena tidak boleh memaksa, harus sukarela. Sudah. Tidak ada komentar," pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
