BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pelaksanaan Program Recirculating Aquaculture System (RAS) besutan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini menuai polemik tajam. Presiden Prabowo Subianto didorong untuk segera turun tangan membedah dan menginvestigasi proyek budidaya perikanan berbasis sirkulasi air modern tersebut. Langkah evaluasi mendesak dilakukan usai mencuatnya dugaan penyusutan drastis nilai anggaran proyek dari yang semula direncanakan Rp1,6 miliar, namun realisasinya di tingkat desa membengkak susut hanya tersisa sekitar Rp400 juta hingga Rp520 juta.
Program RAS sejatinya digadang-gadang sebagai terobosan teknologi ramah lingkungan yang efisien dalam hemat air dan lahan demi menggenjot produktivitas perikanan desa. Namun, alih-alih memberi dampak pemberdayaan ekonomi, mekanisme pengalokasian dana dan rantai kontrak proyek ini justru mengundang kecurigaan besar.
Sensitivitas persoalan ini meruncing ketika KKP menunjuk BUMN PT Adhi Karya sebagai kontraktor utama (main contractor). Dalam praktiknya, Adhi Karya kemudian melimpahkan pengerjaan proyek di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Lampung kepada jajaran subkontraktor.
Kesenjangan angka yang amat mencolok tersebut memantik tanggapan keras dari Pengamat dan Praktisi Kemaritiman, Lukmanul Hakim. Ia menuntut kejelasan mengenai pengikisan alokasi dana proyek dari dokumen perencanaan awal KKP hingga sampai ke tangan pihak desa.
"Pertanyaannya, jika dalam perencanaan atau dokumen anggaran KKP nilai program mencapai Rp1,6 miliar, mengapa desa hanya menerima alokasi sekitar Rp400 juta sampai Rp520 juta? Ini harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada ketidaksesuaian antara anggaran yang dirancang dengan nilai pekerjaan yang benar-benar diterima desa," ujar Lukmanul Hakim dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Lukmanul menuturkan bahwa ketimpangan anggaran ini menimbukan gejolak serta keresahan bagi para kepala desa. Mereka menuntut kejelasan payung hukum, mekanisme riil alokasi dana, serta batas tanggung jawab para pihak dalam rantai penunjukan proyek.
Menurutnya, penunjukan Adhi Karya sebagai pemenang proyek utama tidak lantas membenarkan praktik pemotongan nilai pengerjaan secara drastis tanpa rasionalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
"Menjadi kontraktor utama bukan berarti bisa memotong anggaran sesuka hati. Kalau memang ada pembagian pekerjaan, biaya pengelolaan, dan keuntungan perusahaan, semuanya harus memiliki perhitungan yang jelas dan masuk akal. Tidak boleh ada pengurangan yang tidak transparan, apalagi nilainya lebih dari 50 persen," tegasnya.
Ia pun menggarisbawahi potensi bahaya laten yang dapat menjerat aparat desa. Jangan sampai ketidakjelasan skema teknis dan pemotongan anggaran dari pusat justru menempatkan kepala desa di garis depan risiko jeratan hukum.
Oleh karena itu, perintah tegas dari Presiden Prabowo sangat dinantikan untuk melakukan audit total terhadap Program RAS—mulai dari audit dokumen perencanaan, proses tender main contractor, sistem penunjukan sub-contractor, hingga wujud fisik pembangunan di lapangan.
"Jangan sampai masyarakat desa kembali menjadi korban. Pemerintah desa jangan ditempatkan dalam posisi yang harus bertanggung jawab atas persoalan yang bukan menjadi kewenangannya. Harus ada kejelasan siapa yang merencanakan, siapa yang mengelola anggaran, siapa yang melaksanakan pekerjaan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan," katanya.
Lukmanul menegaskan, hakikat program pemberdayaan warga desa haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan, bukan malah meninggalkan beban sengketa akibat ketidaktransparanan finansial sejak awal proyek digulirkan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
