Babak Baru Dualisme Kadin Jabar: Memori Banding Resmi Diserahkan, Harapkan Hakim Berintegritas

Aga Gustiana
Ketua Kadin Indramayu dan Garut resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta usai hakim Pengadilan Jakarta Selatan memutus NO. (Foto: Ist)

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Konflik dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat kembali bergulir panas di meja hijau. Tak puas dengan vonis Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dua pimpinan Kadin daerah—Ketua Kadin Indramayu Mulyadi dan Ketua Kadin Garut Rajab Prijadi resmi menempuh jalur banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Langkah perlawanan hukum tersebut diwujudkan lewat penyerahan berkas memori banding setebal lebih dari 50 halaman melalui kepaniteraan PN Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Dalam proses ini, kedua pimpinan daerah itu didampingi empat penasihat hukum, yakni Cacan Cahyadi, SH., Hotbin Sianipar, SH., Sampe Roy L Sianipar, SH., serta Muhammad S Arijaal, SH., MH.

Salah satu pengacara pihak pembanding, Roy Sianipar, mengungkapkan bahwa pihaknya mendesak majelis hakim tinggi di PT Jakarta untuk meninjau ulang seluruh rangkaian fakta hukum yang tercantum dalam gugatan awal, replik, hingga kesimpulan persidangan. Tak hanya itu, ia juga meminta majelis banding memeriksa kembali keabsahan alat bukti, kesaksian para saksi, maupun keterangan ahli yang sempat dihadirkan di tingkat pertama.

Roy pun melancarkan kritik pedas atas pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang menyebut gugatan kliennya kabur. Menurutnya, putusan tersebut sangat membingungkan, serampangan, serta jauh dari prinsip keadilan.

"Saya katakan tidak jelas dan ngawur karena majelis yang diketuai Eman Sulaeman ini tidak sama sekali mempertimbangkan kesaksian para saksi dan ahli persidangan," ujarnya.

Harapan Munculnya Hakim Berintegritas

Menyongsong jalannya persidangan di tingkat banding, anggota tim kuasa hukum lainnya, Cacan Cahyadi, menaruh harapan besar agar pimpinan Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung menunjuk jajaran hakim yang amanah dan berintegritas tinggi. Hal ini dinilai krusial supaya putusan akhir nantinya benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Senada dengan rekannya, Roy Sianipar kembali menekankan betapa mengecewakannya vonis pengadilan tingkat pertama tersebut bagi pengurus Kadin di tingkat kabupaten/kota.

"Putusan yang dikeluarkan Hakim yang diketuai Eman Sulaiman tidak memenuhi rasa keadilan sama sekali," tambahnya.

Sengketa Hukum Belum Final

Di sisi lain, Roy menepis keras klaim sepihak dari kubu lawan yang seolah-olah merasa sudah memenangkan perkara akibat putusan NO tersebut. Ia mengingatkan bahwa proses hukum ini masih sangat panjang dan putusan PN Jakarta Selatan belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

"Jangan euforia dulu seolah diframing sudah memenangkan perkara karena putusannya NO, jadi terlalu dini apabila ada pihak pihak yang mengaku menang karena putusannya juga belum mengadili materi perkara. Hendaknya dipahami bahwa ini baru putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) masih tersedia upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan Kembali," ujar Roy berapi-api.

Lebih lanjut, Roy membedah isi putusan PN Jakarta Selatan yang tercatat hanya meloloskan eksepsi dari kubu Kadin Indonesia (T1, T3, T4, T5). Sebaliknya, eksepsi dari para tergugat lain, termasuk Tergugat VII yakni Almer Faiq Rusydi, justru ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim.

"Hal ini teejadi karena sejak awal kami sudah menolak dan menyatakan rekan sejawat kami yang menjadi kuasa hukum tergugat VII yaitu Saudara Almer tidak berhak mewakili dalam persidangan perkara ini karena surat kuasanya adalah kuasa pribadi bukan selaku ketua Kadin Provinsi Jawa Barat," kata Roy.

Jejak Awal Polemik Dualisme Kadin Jabar

Kemelut organisasi pengusaha di Jawa Barat ini bermula dari penyelenggaraan dua Musyawarah Provinsi (Muprov) tandingan pada 24 September 2025. Pada tanggal tersebut, Muprov yang digelar di Bogor menetapkan Almer Faiq Rusydi sebagai ketua, sedangkan Muprov di Hotel Preanger Bandung memilih Nizar Sungkar.

Belakangan, kubu Kadin Kabupaten Garut dan Indramayu menggugat keabsahan Muprov Bogor ke PN Jakarta Selatan lantaran dinilai cacat aturan dan menabrak konstitusi internal organisasi.

“Tidak sesuai dengan AD/ART Kadin,” kata Roy.

Menurut penjelasan Roy, jajaran pengurus Kadin pusat awalnya sempat melontarkan janji untuk memediasi Almer dan Nizar guna meredam perpecahan di tubuh Kadin Jabar. Alih-alih mempertemukan kedua belah pihak, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie justru dinilai mengambil sikap berpihak dengan melantik Almer di Cirebon pada 27 November 2025 lalu.

Merasa kecewa berat atas langkah Kadin pusat tersebut, perwakilan Kadin daerah se-Jawa Barat melalui Ketua Kadin Garut dan Indramayu akhirnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum bernomor register 1356/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL. Gugatan itu membidik Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bersama jajaran wakil ketua bidang organisasi, yaitu Taufan, Widiyanto Daputro, dan Erwin Aksa.

Editor : Agung Bakti Sarasa

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network