CIMAHI,iNews BandungRaya.id - Petugas gabungan melakukan penertiban kendaraan berat atau truk yang melanggar jam operasional di Jalan Leuwigajah, Kota Cimahi.
Hal itu dilakukan karena truk-truk tersebut dinilai menjadi penyebab kemacetan di kawasan Jalan Bunderan Leuwigajah, terutama di pagi dan sore hari.
"Razia petugas gabungan ini adalah langkah penegakan hukum di lapangan, salah satunya persoalan pelanggaran jam operasional kendaraan besar," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, Kamis (19/11/2026).
Ia mengatakan persoalan kemacetan dan ancaman keselamatan akibat ulah kendaraan bertonase besar di kawasan Bunderan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan yang melanggar jam operasional, menjadi perhatian serius.
Kawasan Bunderan Leuwigajah merupakan salah satu simpul kemacetan paling krusial di Kota Cimahi yang membutuhkan pengawasan ketat. Termasuk dari operasional armada truk yang overdimensi dan overload (ODOL).
"Kawasan Leuwigajah memiliki pembatasan waktu melintas bagi kendaraan berat demi mengurangi kepadatan lalu lintas yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, regulasi pembatasan waktu melintas sebenarnya sudah sangat jelas dan mengikat bagi seluruh angkutan barang berukuran besar.
Untuk pagi hari, kendaraan berat dilarang melintas mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB yang bertepatan dengan jam keberangkatan kerja dan sekolah. Kemudian pada sore hari mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB saat arus pulang warga beraktivitas.
Selain menertibkan waktu melintas, lanjut Endang, petugas gabungan dari unsur Dishub, TNI/Polri di lapangan juga memeriksa secara fisik spesifikasi truk dan kendaraan niaga guna mendeteksi praktik ODOL.
Keberadaan truk berlebih muatan dan dimensi dinilai tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga menjadi bom waktu bagi keselamatan pengendara lain.
"Kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas maupun dimensi yang telah diubah berpotensi mengganggu kestabilan kendaraan dan memicu kecelakaan fatal," terangnya.
Tim gabungan juga melakukan pemeriksaan terhadap legalitas operasional angkutan dan SIM pengemudi. Setiap kendaraan yang dihentikan wajib menunjukkan bukti sah kepemilikan, kelayakan jalan kendaraan, serta dokumen administrasi pengemudi.
"Kami tidak memberikan ruang kompromi maupun sekadar teguran lisan. Seluruh pelanggar langsung diproses secara hukum guna memberikan efek jera nyata bagi para pelaku usaha transportasi," tandasnya.
Endang meminta para pengusaha jasa angkutan barang dan sopir truk agar tidak lagi mengabaikan regulasi demi mengejar efisiensi biaya angkut.
Kepatuhan terhadap batas muatan, standar dimensi pabrik, jadwal melintas, serta kelengkapan dokumen menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
"Kami berharap kawasan Leuwigajah semakin tertib, kemacetan dapat ditekan, dan risiko kecelakaan akibat kendaraan besar bisa dihindari," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
