Dukung Reformasi Perpajakan, Bapenda Jabar Raih Penghargaan dari Kementerian Keuangan

JAKARTA, INEWSBANDUNGRAYA - Badan Pendapatan (Bapenda) Jabar menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait dengan Reformasi perpajakan nasional.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Pajak, Selasa (19/7/2022) lalu dalam momen Peringatan Hari Pajak Nasional.

Baca Juga

Bapenda Jabar Ciptakan Terobosan Digital, Sabet Juara Umum di Humas Jabar Awards 2024

"Alhamdulillah kami menerima apresiasi dari bu Menteri Keuangan, Sri Mulyani atas dukungan terbaik dalam Reformasi Perpajakan Nasional," ucap dedi, Kamis (21/7/2022).

"Kerjasama Bapenda Jabar dalam Integrasi Data Kepemilikan Kendaraan dengan Data Pajak Penghasilan di Dirjen Pajak menjadi tolok ukur kontribusi Reformasi Perpajakan yang tengah dijalankan," tambahnya.

Menurutnya, dengan kerjasama Integrasi Data ini bukan hanya berkontribusi pada Reformasi Perpajakan Nasional namun juga diharapkan mampu meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Jawa Barat.

Baca Juga

Optimalisasi Pendapatan, Bapenda Jabar Beri Pemutihan Pajak Kendaraan di Oktober-November

Pemprov Jabar termasuk yang ditunjuk sebagai piloting dalam hal melaksanakan integrasi data dengan Ditjen Pajak (DJP) melakukan integrasi data secara host-to-host.

"Salah satu jenis data yang dipertukarkan antara Bapenda Jawa Barat dan DJP adalah data kepemilikan kendaraan bermotor. Integrasi data ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah," katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani menilai, negara yang merdeka harus memiliki landasan pajak yang baik. Oleh karenanya diperlukan reformasi di bidang perpajakan, termasuk didalamnya perubahan dari sisi legislasi dan undang-undang (UU).

Baca Juga

Jadi Pjs Bupati Indramayu, Dedi Taufik Siap Tingkatkan Optimalisasi Bandara Kertajati 

Salah satu upaya pemerintah adalah berupa pengintegrasian data melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Kita membuat waktu itu Perppu menjadi Automatic Exchange of Information (AEOI). Pajak Diberikan power untuk bisa mengakses informasi. Kita kemudian juga mengikuti Internasional Tax Agreement untuk menghindari best erotion profit shifting. Itu semuanya kita lakukan untuk memperkuat APBN, setelah dua tahun terkena pandemi dan ini menimbulkan dampak yang besar,” terangnya.

Pemenuhan penerimaan pajak di Indonesia masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan di banyak sektor. Di antaranya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebutuhan memperbaiki TNI-Polri, birokrasi.

Baca Juga

Buah Kerja Keras, Atlet Jabar Wujudkan Hattrick Juara Umum PON

Selain itu, reformasi perpajakan dari sisi perbaikan kepatuhan internal dan membangun sistem IT (Information and Technology) di sisi perpajakan menjadi sangat penting untuk meminilmalisir “fraud”.

"Ini semuanya akan membutuhkan dana. Kemarin menghadapi pandemi uangnya nggak datang dengan sendirinya, harus dikoleksi melalui pajak,” ujarnya.

Menkeu menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh stakeholder yang terus mendukung dalam membangun perpajakan di Indonesia.

Baca Juga

Borong 16 Medali, Jabar Juara Umum Cabor Tarung Derajat di PON XXI 2024

“Kita nggak mungkin terus membangun perpajakan di Indonesia yang baik tanpa dukungan dari para stakeholders. Jadi kami berterima kasih semuanya memberi kontribusi yang luar biasa penting bagi kami," pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah