Penyesuaian Harga BBM Bantu Ringankan Beban Masyarakat Kecil

JAKARTA, INEWSBANDUNGRAYA - Sekjen Komite Pemuda Pelajar Santri dan Mahasiswa Indonesia (KPPSMI), Aab Abdul Malik menyampaikan dukungan atas rencana penyesuaian harga BBM.

Menurutnya, langkah pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM merupakan wujud nyata keberpihakan pada masyarakat kecil.

"Ini merupakan wujud nyata keberpihakan negara dalam hal ini pemerintah menyelamatkan APBN dengan mengalihkan subsidi BBM yang selama ini dinikmati oleh orang kaya dialihkan untuk masyarakat ekonomi lemah," kata Aab, Senin (29/08/2022).

"Salah satunya subsidi dialihkan untuk kebutuhan yang sangat penting untuk subsidi bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 mencapai Rp502,4 triliyun. Angka ini mengalami tiga kali pembengkakkan akibat harga minyak dunia terus naik.

Jumlah subsidi sebesar itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang produktif.

"Ini akibat ada harga shock dari luar akibat perang jika tidak ditangulangi shocknya akan menghantam ekonomi masyarakat kita. Ekonomi kita menjadi sangat berat," ungkap Sri Mulyani.

Subsidi BBM yang sekarang tidak adil, yang semakin tertekan oleh beban subsidi BBM adalah pemerintah tidak memiliki banyak pilihan dengan situasi ini.

Sementara itu, Rektor UI, Profesor Ari kuncoro menawarkan konsep the golden mid-way untuk menyiasati terhadap kenaikan harga BBM subsidi di Indonesia.

Konsep ini menawarkan opsi terhadap penyesuian harga subsidi BBM, 30 sampai 40 persen atau bisa dengan penyekatan distribusi sehingga BBM benar-benar di rasakan untuk masyakarat yang tepat dan berhak.

Subsidi BBM yang sejatinya di peruntukan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah membengkak hingga 502 T karena bisa di nikmati oleh semua kalangan hal ini sangatlah tidak adil.

Hal ini akan lebih efektif jika pemerintah melakukan penyesuaian subsidi dengan mengalihkan subsidi dan penyekatan distribusi nantinya subsidi yang ada bisa di alihkan untuk sektor lain yang lebih produktif, yaitu untuk bidang pendidikan, kesehatan, pasilitas publik bantuan sosial dan lain-lain.

Penyesuaian harga BBM hanya satu konsekuensi kecil dari peningkatan efisiensi dan efektivitas subsidi yang manfaatnya sangat besar untuk jangka panjang. Tentunya pemerintah akan menyiapkan bantalan berupa bantuan sosial dan insentif untuk masyarakat ekonomi lemah guna mempertahankan daya beli dan menjaga UMKM untuk tetap produktif.

Pengalihan subsidi adalah bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat ekonomi lemah dengan sedikit konsekuensi namun manfaat yang akan di rasakan sangatlah besar di masa yang akan datang.

Pemerintah akan kembali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat mulai Agustus 2022. Tercatat, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Keuangan memberikan 3 jenis bantuan sosial pada masyarakat yang cair dalam waktu dekat.

Bantuan sosial ini merupakan pengalihan subsidi energi khususnya bahan bakar minyak yang akan cair sebanyak Rp24,17 triliun. Adapun dana ini akan cair dalam anggaran bantuan sosial bukan pemotongan subsidi.

Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait 3 bantuan sosial yang akan segera cair. Bantuan pertama adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang akan segera cair kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp12,4 triliun di mana tiap keluarga akan mendapatkan uang sebesar Rp150 ribu.

"Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar 150 ribu kali yang dibayarkan sebanyak 4 kali atau Rp600 ribu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual Senin (29/8/2022).

Kemudian, bansos lain yang akan segera cair merupakan bantuan subsidi upah (BSU) terhadap 16 juta pekerja. BSU ini akan diberikan sebesar Rp. 600 ribu dengan total biaya mencapai Rp9,6 triliun.

"Ibu Menteri Ketenagakerjaan (Menakertrans) akan segera menerbitkan nichenya agar bisa langsung dilakukan pembayaran pada para pekerja," ucapnya lagi.

Terakhir, ada bantuan yang diminta Jokowi datang dari pemerintah daerah. Bantuan tersebut berasal dari 2 persen dana transfer umum yakni DAU dan DBH sebesar Rp2,17 triliun. Dana akan diberikan untuk membantu sektor transportasi umum, ojek, nelayan, serta bantalan perlindungan sosial.

Aab mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan penyesuaian harga BBM, subsidi BBM yang selama ini dinikmati orang kaya saatnya dialihkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kecil.

"Subsidi BBM merupakan cara lama yang tidak berpihak untuk masyarakat kecil," ungkapnya.

Menurutnya, cara yang bijak saat ini diambil oleh pemerintah Jokowi yaitu penyesuaian harga dengan disertai bantalan sosial dalam bentuk BLT dan program lainnya yang pro rakyat kecil.

"Pemerintah melalui kementerian lembaga terkait, semestinya pro aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan BBM. Kita yakin sebagian besar masyarakat belum mengerti," katanya.

Oleh karena itu, kementrian dan lembaga terkait perlu membangun budaya demokrasi melalui forum forum dialog dan atau kajian ilmiah dengan melibatkan mahasiswa, pakar dan elemen masyarakat lainnya.

"Tentunya pemerintah melalui kementrian dan lembaga terkait yang memfasilitasi kegiatan kegiatan tersebut," tegas Aab.

Aab juga menghimbau segenap elemen masyarakat khususnya mahasiswa, untuk membangun budaya dialog/diskusi guna mencari solusi bagi negeri dengan konsep konsep cerdas dan ilmiah.

"Bukan menghujat apalagi karena titipan politik," pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah