MPR Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD,Demokrat: Kemunduran Demokrasi

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Partai Demokrat menilai wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD adalah kemunduran Demokrasi.

Politisi Partai Demokrat, Dede Yusuf mengatakan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat merupakan bentuk perjuangan pemerintah sebelum presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Pilkada Serentak, AHY Berikan SK Dukungan Resmi ke Paslon Cecep-Asep

Hal itu, bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dan melakukan hak suaranya sebagai warga negara dalam memilih pemimpinya.

"Wacana dikembalikan kepada DPRD berarti ini adalah sebuah kemunduran Demokrasi. Sebab pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah diperjuangkan agar hak rakyat  adalah memilih kepala daerahnya," kata di Bandung, Jumat (14/10/2022).

Anggota DPR RI ini tidak memungkiri biaya pilkada sangat besar, namun, lanjutnya, rakyat juga membayar pajak hampir 2 ribu triliun kepada negara.

Baca Juga

Ijang Faisal Ajukan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Bandung, Dorong Transparansi Birokrasi

"Masyarakat membayar pajak salah satu untuk membiayai pemilihan kepala daerah. maka ini adalah hak rakyat yang tidak boleh diambil kembali," tandasnya.

Dede Yusuf akan berpendapat di DPR terkait wacana yang dikeluarkan oleh Ketua MPR Bambang Sutanto dan Ketua Wantimpres Wiranto tersebut.

"Kami akan berpendapat, pada intinya kami dari fraksi partai demokrat menolak hal itu, karena ini sebuah kemunduran demokrasi," tandasnya. (*)

Editor : Abdul Basir