Atasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial Terhadap Gepeng, Dinsos Jabar Bentuk Forum Kerjasama

CIMAHI, iNewsBandungRaya.id - Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat membentuk Forum Kerjasama Tripartit Plus Griya Bina Karya untuk menangani masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kategori fakir miskin.

Adapun salah satu kategori PPKS yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial yang optimal adalah gelandangan dan pengemis. 

Baca Juga

Peringati HLUN 2024, Pemprov Jabar Bagikan Paket Sembako dan Bantuan Kursi Roda bagi Lansia

Kepala Dinsos Jabar, Dodo Suhendar mengatakan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap gepeng perlu dilakukan karena pihaknya prihatin dengan persoalan-persoalan yang mereka alami.

"Gelandang dan pengemis memiliki berbagai permasalahan, kenapa mereka susah memiliki rumah, tidak dapat jaminan sosial dan kesehatan. Paling mendasar itu  karena mereka tidak terdaftar, tidak punya KTP," Kata Dodo, di Kegiatan Forum Kerjasama Tripartit Plus Griya Bina Karya Dinas Sosial di Provinsi Jawa Barat, di Kota Cimahi, Kamis (16/3/2023).

Maka dari itu, katanya pendataan administrasi kependudukan terhadap gepeng menjadi langkah awal pihaknya untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sebelum nantinya akan dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh dinsos di seluruh kota/kabupaten.

Baca Juga

Dinsos Jabar Siapkan Warga Sosial Binaan Jadi Insan Mandiri

"Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, salah satunya administrasi kependudukan maka kita berdayakan. Sedang pendataan, meskipun sudah ada data saya merasa belum seluruhnya terdata," ucapnya.

Dodo mengatakan forum kerjasama tripartit plus griya bina karya sengaja dibuat salah satunya untuk mengatasi persoalan gepeng, sebab untuk mengatasinya diperlukan kolaborasi dari semua pihak.

Tidak hanya pemerintah atau stakeholder, tapi juga dunia usaha, termasuk media ikut membatu untuk mempublikasinya kepada masyarakat.

Baca Juga

Selama Tiga Bulan, 4,4 Juta KPM di Jabar Bakal Terima Bantuan Beras 10 Kg

"Tentu harus membutuhkan kolaborasi agar pemerintah khususnya dinas bisa menanganinya. maka tadi dinkes, disdukcapil, dinas tenaga kerja dll, itu harus ikut menangani masalah ini," tandasnya. (*)

Editor : Rizal Fadillah