Dadang Supriatna Bocorkan Resep Dongkrak PAD Rp300 Miliar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Bupati Bandung, Dadang Supriatna akhirnya memenuhi janji untuk bisa menigkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp300 miliar. Sejak dilantik jadi orang nomor satu di Kabupaten Bandung pada 2020, target ini langsung ditanamkan Dadang.

Berdasar data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, PAD dari 2021-2022 atau di awal masa kepemimpinan Dadang Supriatna meningkat Rp238,7 milliar atau naik 23,64%.

Baca Juga

Pemkab Bandung Hadirkan Ribuan Produk UMKM di Semarak Karnaval Budaya Bedas 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi PAD 2020 yang masih di angka Rp900-an miliar, sedangkan pada 2022 yang realisasinya mencapai Rp1,2 triliun, maka kenaikan PAD mencapai Rp300 miliar.

Raihan PAD sebesar itu diraih dari sektor pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain sumber PAD yang sah.

Apabila diuraikan lebih lanjut, kenaikan itu didapat dari target PAD 2022 adalah sebesar Rp1,248 trilliun, yang terealisasi sebesar Rp1,237 trilliun.

Baca Juga

Spesial, Bupati DS Hadiahkan 313 Penghargaan di Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-383

Sedangkan sebelumnya, target PAD 2021 sebesar Rp1,010 trilliun, terealisasi sebesar Rp1,095 trilliun.

"Waktu itu baru terpilih dan baru dilantik menjadi Bupati Bandung itu saya memang sudah bertekad, saya harus bisa menaikan PAD sampai Rp300 miliar," kata Kang DS, sapaannya, di Soreang, Kamis (25/5/2023).

Target itu bukan asal-asalan. Akan tetapi karena Kang DS tahu, ada potential lost pajak yang masih perlu digali.

Baca Juga

Puji Kegiatan Takrimul Yatim dan Santunan Dhuafa di Cileunyi, Bupati Bandung: Luar Biasa

"Karena saya tahu, sejak saya masih di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, potensi-potensi PAD itu masih banyak yang bisa digali," ungkapnya.

"Sehingga potensi-potensi PAD yang kemudian digarap itu terbukti terealisasi," lanjutnya.

Kang DS menyebut, potential lost yang digarap antara lain dengan melakukan terobosan mempermudah perizinan, yang paling lama dalam jangka waktu tiga bulan harus sudah selesai perizinannya. 

Baca Juga

Bupati Bandung Raih 2 Penghargaan TOP BUMD Award 2024

Dengan kemudahan perizinan, lanjut Kang DS, ada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pun meningkat.

"Yang ketiga, dengan mempermudah perizinan juga menghasilkan mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan yang asalnya di angka 8,52%, sekarang sudah turun di angka 6,98%," beber mantan Anggota DPRD Jabar ini.

Editor : Zhafran Pramoedya