Pemkot Bandung Bakal Viralkan Pelanggar Ketertiban

BANDUNG,iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan sejumlah sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran ketertiban dan kenyamanan. Salah satu sanksinya berupa memviralkan.

Baca Juga

1.500 Anggota Serikat Buruh Berdialog dengan Pemkot Bandung di Momen May Day

"Ya, bagi yang melanggar akan diviralkan sebagai efek jera,” tegasnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, Selasa (18/1/2022).

Yayan mengatakan, sanksi tersebut mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Baca Juga

Pegawai Pemkot Bandung Diimbau Tak Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurutnya, Pemkot Bandung sudah melakukan, belum lama ini dilakukan terhadap seorang pelaku vandalisme di area Babakan Siliwangi belum lama ini. Video pelaku vandalisme tersebut ditayangkan di media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bandung. 

Baca Juga

Warganet Heran Pemkot Bandung Larang Rumah Biliar Beroperasi Selama Ramadhan

Begitu Pula tangkapan layar videonya dijadikan spanduk dan dipajang di kawasan vandalisme.“Sanksi sosial efek jeranya lebih besar daripada sanksi uang,” ujar Yayan.

Tindakan yang diambil oleh Pemkot Bandung dalam memberi sanksi tegas ini merupakan upaya memaksimalkan fasilitas kamera pengawas (CCTV) yang ada di Kota Bandung. 

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Harap Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Bisa Atasi Kemacetan

Selain itu, Yayan juga mengimbau masyarakat supaya jangan ragu melapor ke 112 apabila terjadi kasus kegawat daruratan di Kota Bandung.

Baca Juga

Car Free Day Dago Kembali Digelar, Warga Bandung Antusias

Upaya lain Pemkot Bandung dalam memastikan ketertiban umum dan kenyamanan bagi masyarakat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi dengan Kepolisian.

Pada kesempatan yang sama, Humas Polrestabes Bandung Kompol Rahayu Mustikaningsih menegaskan, penindakan terhadap pelanggaran di Kota Bandung tidak hanya dilihat dari tingkat viralnya suatu kejahatan.

“Ada istilah no viral no justice belakangan ini. Padahal tidak demikian. 60 persen kasus kejahatan berhasil kami tindaklanjuti, dan tidak semuanya kami viralkan,” terang Rahayu.

Ia juga menegaskan, semua jenis aduan baik itu yang viral maupun tidak, semuanya ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian. Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat supaya jangan ragu melapor.

Sebagai opsi lain, Rahayu menginformasikan layanan kontak 110 bagi masyarakat yang ingin mengadukan pelanggaran yang terkait dengan ketertiban umum atau yang bersifat kejahatan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi menjelaskan, ada tiga tahapan sanksi bagi pelanggar ketertiban umum di Kota Bandung.

Sanksi pertama ialah sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa pemuatan konten pelanggaran di media. Adapun sanksi berat bisa berupa penahanan kartu identitas diri (KTP), hingga tindakan serta denda sesuai aturan berlaku.

Sebagai penutup, Rasdian menjelaskan terwujudnya ketertiban umum serta kenyamanan di Kota Bandung tidak lepas dari peran serta masyarakat.“Oleh karenanya masyarakat pun jangan apatis. Apabila melihat pelanggaran, segera laporkan pada anggota kami,” ucapnya. (*)

Editor : Abdul Basir