Prihatin Pungut Pajak dari Judi Online, Pemerintah Diminta Kreatif Genjot Pendapatan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan, bahwa perjudian dalam bentuk apapun bertentangan dengan agama terutama agama Islam, serta tidak sesuai dengan peradaban bangsa.

Menurut Abdul Mu'ti, bahwa praktik perjudian merusak moral dan memengaruhi pikiran sehat manusia.

Baca Juga

Muhammadiyah Berperan Tingkatkan IPM Kabupaten Bandung, Jampana Siap Dukung Bedas Jilid 2

“Judi merusak moral dan pikiran sehat manusia,” tegas Abdul Mu’ti, dikutip Kamis (12/9/2023).

Abdul Mu'ti mengungkapkan, keprihatinannya terkait pemungutan pajak dari judi online. Menurutnya, ini seolah-olah melegalkan perjudian, yang sejatinya tidak dapat diterima dalam pandangan agama dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Dirinya menekankan, bahwa pemerintah harus tetap bersemangat dan kreatif dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Baca Juga

Minta Revisi UU Penyiaran Dihentikan, UMY: Berpotensi Bungkam Kebebasan Pers

“Memungut pajak dari judi online sama halnya dengan melegalkan perjudian. Pemerintah tidak boleh kehilangan optimisme dan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak,” katanya.

Abdul Mu’ti juga memberikan saran kepada pemerintah, khususnya kepada aparatur keamanan dan kepolisian. Dia menekankan pentingnya upaya bersama untuk memberantas perjudian dalam segala bentuknya.

Dirinya juga percaya bahwa pendapatan negara dari sektor pajak sudah mencukupi untuk mendukung penyelenggaraan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, asalkan semua wajib pajak bersikap jujur dengan melaporkan kekayaan mereka dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga

Ketua Pemuda Muhammadiyah Jabar Nyalon Pilwalkot 2024, Gagas 'Nyaah ka Bandung'

“Pendapatan negara dari sektor pajak, Insya Allah, cukup untuk membiayai penyelenggaraan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila semua wajib pajak jujur melaporkan kekayaan dan membayar pajak,” jelasnya.

Selain itu, Abdul Mu’ti juga mengingatkan pentingnya mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan pajak oleh oknum aparatur pajak dan pemerintah.

Upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak harus menjadi fokus utama agar dana pajak dapat digunakan secara efisien untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Editor : Rizal Fadillah