Selain Sampah, HMI Tuntut Pemkot Bandung Tuntaskan Persoalan Stunting

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Koordinator Lapangan Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung, Dimas Yapanto mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan saat ini merupakan bukti jika HMI Cabang Bandung masih peduli terhadap permasalahan yang terjadi di Kota Bandung.

"Untuk aksi ini alhamdulillah HMI masih peduli dengan isu-isu yang terjadi di Kota Bandung," ucap Dimas saat ditemui di Balai Kota Bandung, Kamis (5/10/2023).

Baca Juga

1.500 Anggota Serikat Buruh Berdialog dengan Pemkot Bandung di Momen May Day

Dimas mengatakan, dalam aksi ini ada beberapa poin tuntutan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Pertama, terkait penanganan sampah yang hingga saat ini masih terjadinya penumpukan sampah di sejumlah kecamatan.

"Isu sampah yang sampai sekarang belum ada penanggulangan daripada Pemkot Bandung yang kita tahu di setiap kecamatan maupun kelurahan sampah-sampah itu menumpuk," katanya.

Tuntutan kedua, kata Dimas, HMI Cabang Bandung mendesak Pemkot Bandung untuk segera menyelesaikan masalah stunting di Kota Bandung. 

Baca Juga

Pegawai Pemkot Bandung Diimbau Tak Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Berdasarkan data yang pihaknya peroleh, permasalahan stunting yang ada di Kota Bandung sejak 2017-2022 masih di angka ratusan penderita.

Bahkan, terhitung laporan terkahir masih di angka 6.614 penderita stunting, yang dimana angka ini sangat tinggi bagi Kota Bandung yang meiliki anggaran kesehatan sebesar Rp1 miliar lebih.

"Dana kesehatan untuk menanggulangi kasus stunting ini setiap tahun Rp1 miliar lebih Pemkot Bandung itu menerima anggaran dari pusat untuk menanggulangi kasus stunting ini tetapi nyatanya kasus stunting tidak menurun di Kota Bandung malah meningkat," terangnya.

Baca Juga

Warganet Heran Pemkot Bandung Larang Rumah Biliar Beroperasi Selama Ramadhan

Dimas mengatakan, pihaknya juga menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan di Kota Bandung. Sebab, dalam proses penyusunan dan perumusannya minim partipisasi publik.

"Raperda ketahanan pangan itu juga menjadi salah satu tuntutan kita yang dimana raperda ini cenderung ugal-ugal dilakukan Pemkot Bandung dan itu tidak subtantif," ungkapnya.

Dimas memastikan, pihaknya akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut hingga Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono turun tangan menyelesaikan masalah itu.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Harap Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Bisa Atasi Kemacetan

"Untuk kedepannya kita akan terus berikhtiar untuk terus mengawal isu isu yang menjadi tuntutan kita hari ini sampai dengan bagaimana Pj Wali Kota ini akan menindaklanjuti tuntutan kita hari ini," tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya