Menag Pastikan Tak Undang Bacapres di Puncak Peringatan Hari Santri 2023

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Seluruh bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dipastikan tidak akan di undang dalam Puncak Peringatan Hari Santri 2023 yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada 22 Oktober 2023 mendatang.

Kepastian itu disampaikan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Baca Juga

Maulid Nabi, Menag Ingatkan Ajaran Rasulullah tentang Persatuan dalam Keragaman

"Enggak ada, kita enggak akan mengundang bacapres," ucap Gus Men, panggilan akrabnya.

Menag Yaqut meluncurkan logo Peringatan Hari Santri 2023 dengan mengusung tema "Jihad Santri Jayakan Negeri". Rilis logo dan tema ini berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kementerian Agama.

“Melalui tema ini, kami ajak para santri untuk terus berjuang membangun kejayaan negeri dengan semangat jihad intelektual di era transformasi digital,” imbuhnya.

Baca Juga

Menag: Bung Karno Tidak Boleh Diklaim Satu Partai Saja

Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.

Hari Santri merujuk pada peristiwa Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini berisi seruan kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melawan pasukan penjajah, hingga memuncak pada perlawanan 10 November 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Menurut Menag, tema "Jihad Santri Jayakan Negeri" dapat dimaknai secara historis dan kontekstual. Secara historis, tema ini ingin mengingatkan bahwa para santri memiliki andil besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga

Meski Relatif Lancar, Menag Akan Tetap Evaluasi Pelaksanaa Ibadah Haji

"Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober itu mengacu pada Resolusi Jihad yang dimaklumatkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Resolusi Jihad itu berisi seruan kepada seluruh masyarakat agar berjuang menolak dan melawan penjajah," tegasnya.

"Bahkan dikatakan bahwa berperang melawan penjajah adalah kewajiban setiap individu (fardlu ‘ain) bagi yang berjarak 94 km dari kedudukan musuh," ujar pria asal Rembang, Jawa Tengah itu.

Secara kontekstual, "Jihad Santri Jayakan Negeri" menegaskan bahwa santri terus berkontribusi aktif dalam memajukan negeri. Dikatakan Gus Men, makna jihad secara kontekstual tidak selalu identik dengan berperang angkat senjata.

Baca Juga

Indonesia Dapat Kuota Haji Tahun 2025 Sebanyak 221.000 Jemaah

"Jihad santri secara kontekstual adalah jihad intelektual, di mana para santri adalah para pejuang dalam melawan kebodohan dan ketertinggalan. Santri juga turut berjuang dan mengambil peran di era transformasi digital," ujarnya.

Santri, kata Menag, adalah teladan dalam menjalani jihad ini.

"Dengan buku sebagai senjata dan pena sebagai tongkat kebijaksanaan, mereka memperdalam ilmu dan menyebarkan cahaya. Mereka juga ikut mengisi ruang-ruang digital untuk penguatan literasi keagamaan yang moderat berdasarkan prinsip Islam rahmatan lil alamin."

Baca Juga

Menag Pastikan Jemaah Haji Dapat Makanan Cita Rasa Nusantara Selama di Madinah

Ada juga jihad di bidang ekonomi. Para santri harus berdiri di depan untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Termasuk juga jihad politik, para santri harus menjadi teladan dalam momentum demokrasi, memilih pemimpin secara rasional dan terbaik. Jangan memilih pemimpin yang ambisius dan suka menggunakan politik identitas saat kampanye.

"Dalam momentum politik tahun depan, saya minta santri harus solid dan satu barisan. Jaga kesejukan, kerukunan, dan jauhi orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan praktis," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah