Pemilu 2024, Komisi I DPRD Jabar Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

BANDUNG, iNewsBandungraya.id -  Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman menyoroti isu Politik Uang menjelang Pemilu 2024. 

Berdasarkan hasil Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mengenai Isu Strategis Politik Uang dari Bawaslu RI.

Baca Juga

Anggaran Makan Gizi Gratis di Jabar 1 Triliun

Hasilnya, ada 5 daerah yang masuk kategori paling rawan, di mana Jawa Barat berada dalam posisi ketiga daerah paling tinggi tingkat kerawanan politik uang di Indonesia.

Bedi mengajak masyarakat money politik uang dan meminta tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur dan semua pihak menyerukan sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang.

“Politik uang harus dilawan, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang itu berbahaya, dan ini tugas kita bersama untuk mensosialisasikannya,” tegas Bedi Budiman, Bandung, Rabu (18/10/2023). 

Baca Juga

DPRD Jabar Minta Dukungan DPD RI soal Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

Menurut Bedi Budiman, politik uang sangat berbahaya karena ujungnya hanya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya, pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan pemimpin atau wakil rakyat yang tak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat. 

Politik uang juga merusak Pemilu dan demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu karena kembali lagi politik uang politik yang berbiaya mahal. 

“Politik uang politik berbiaya mahal, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitasnya,” katanya. 

Baca Juga

DPRD Jabar Targetkan Bentuk Perda Tentang Kebudayaan di 2025

Oleh sebab itu politik uang harus dilawan bersama-sama. Kampanye anti politik uang harus dimasifkan kembali, dan instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam mengawasi politik uang. Apalagi Jabar menempati posisi ketiga provinsi paling tinggi tingkat kerawanan politik uang. (*)

Editor : Abdul Basir