Alarm Bahaya Pj Bupati, Inflasi KBB Tertinggi di Jabar dan Jadi Sorotan Mendagri

BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - Inflasi di Kabupaten Bandung Barat menjadi yang tertinggi dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat di minggu ketiga bulan November 2023. Penyebabnya karena faktor tingginya harga kebutuhan pokok utamanya beras, cabai merah, dan cabai rawit.

Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian dari Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif yang baru saja menjadi orang nomor satu di KBB sejak tanggal 20 September 2023. Sebab bukan tidak mungkin hanya gara-gara tidak mampu mengendalikan inflasi kebutuhan pokok, jabatan Pj bupati diganti seperti yang terjadi dengan Pj Wali Kota Cimahi beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Resmikan Ki Pinter Bedas, Bupati Bandung: Program Inovasi Pengendalian Inflasi

"Persoalan inflasi harus jadi perhatian serius Pj Bupati (Arsan Latif). Beliau harus fokus pada tugas pokoknya saat diangkat menjadi Pj bupati bukan menggarap hal-hal lain yang cenderung pencitraan," kata Ketua MPI KNPI KBB, Lili Supriatna di Padalarang, Senin (20/11/2023).

Lili menilai saat ini menjadi alarm bahaya bagi Pemda KBB dengan daerah yang inflasinya paling tinggi di Jawa Barat. Apalagi pada rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023 secara zoom seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, yang dipimpin oleh Mendagri dan dihadiri Menaker serta BPS pada Senin (20/11/2023), nama Bandung Barat disebut-sebut terkait inflasi ini.

"Pa Tito (Mendagri) menyebutkan wilayah yang inflasinya tinggi harus jadi atensi kepala daerahnya. Salah satunya disebutkan Mendagri adalah di Jawa Barat adalah Bandung Barat, kemudian ada juga Blora, Semarang, Gunung Kidul, Blitar, Kebumen, Serang, Pasuruan, dan Tegal," sebut Lili.

Baca Juga

Inflasi Jabar Per Juni 2024 Sebesar 2,38 Persen

Dia menjelaskan, terkait dengan inflasi daerah ini Provinsi Jawa Barat Indek Perkembangan Harga (IPH) yang jadi indikator penyumbang inflasi ada di posisi keenam di seluruh Indonesia. Di dalamnya yang jadi penyumbang tertinggi adalah dari KBB dengan bobot perubahan IPH 4,89%, dengan komoditi andil terbesar dari cabai rawit, beras, dan cabai merah.

Atas hal ini, lanjut Lili, Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperindag) KBB, dianggap gagal dalam mengantisipasi hal tersebut. Mereka tidak akurat dalam menyajikan data pembanding survei pasar yang disampaikan ke Pj bupati. Terbukti yang dilakukan dalam operasi pasar hanya pada komoditas beras dan itu tidak berpengaruh signifikan dalam menekan inflasi.

"Operasi pasar beras murah oleh Disperindag hanya ajang menggugurkan kewajiban saja. Buktinya inflasi tetap tinggi, sementara operasi pasar cabai rawit dan cabai merah tidak tersentuh, padahal harga cabai merah di Pulau Jawa, untuk wilayah KBB termasuk tinggi yakni Rp74.507/kg di bawah Cimahi Rp74.957/kg," tuturnya.

Baca Juga

Hadapi Musim Kemarau, Pemprov Jabar Lakukan ini untuk Hindari Inflasi

Untuk itu dirinya mengingatkan agar Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif fokus pada pekerjaan menekan inflasi dan menyukseskan Pemilu 2024 baik Pileg ataupun Pilpres. Sementara kepada jajaran Disperindag, sebaiknya Pj bupati melakukan evaluasi karena dianggap telah memberikan data yang tidak akurat soal harga pasar kebutuhan pokok.

"Kepala Disperindag (Ricki Riyadi) juga harus dievaluasi, kalau perlu dicopot karena tidak akurat menyampaikan data ke Pj bupati. Sementara untuk Pj bupati sebaiknya fokus bekerja sesuai komitmen," pungkasnya. (*)

Editor : Rizki Maulana