Jokowi Sebut Presiden dan Menteri Boleh Berkampanye dan Memihak: Ini Hak Demokrasi

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, jika seorang Kepala Negara boleh berkampanye atau memihak dalam pemilihan umum (pemilu).

Hal tersebut dikatakan Jokowi menanggapi adanya menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang menjadi tim sukses salah satu pasangan Capres-Cawapres 2024.

Baca Juga

Atasi Konflik Palestina, Presiden Prabowo Dukung Solusi Dua Negara

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," ucap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid; Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto; dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak.

Jokowi mengatakan, bahwa meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.

Baca Juga

Presiden Prabowo Disambut Hangat Mahasiswa dan Warga saat Tiba di Beijing

"Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," katanya.

Jokowi menegaskan, bahwa yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ungkapnya.

Baca Juga

445 Siswa SDN 3 Cipatat Antusias Ikut Uji Coba Makan Siang Bergizi Gratis

Menurut Jokowi, sudah ada aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik.

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah