Penataan PPI Paljaya Bekasi, Pemprov Jabar Komitmen Perhatikan Kepentingan Nelayan

BEKASI, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen memberdayakan semua elemen yang terlibat di dalam Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya Muara Tawar, di Kabupaten Bekasi.

Kawasan yang semula lebih banyak dimanfaatkan nelayan, akan ditata kembali supaya fungsi lain seperti konservasi dan wisata juga berkembang dengan baik. 

Baca Juga

Visi Misi Acep-Gita di Debat Pamungkas: Bangun Sistem Kewilayahan Berkeadilan dan Sejahtera

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem (PPMC) yang membawahi PPI Paljaya Muara Tawar, Ahman Kurniawan memastikan, komitmen pemerintah itu disampaikan dalam pertemuan dengan Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan para nelayan pada Jumat (3/5/2024) malam. 

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretaris Bersama, Gedung PPI Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi itu, turut hadir Pemilik TRPN, David dan puluhan perwakilan nelayan. 

“Ini salah satu upaya kita untuk untuk memediasi kelompok-kelompok nelayan yang ada, harapan kami tentunya masyarakat dari kelompok nelayan ini paham apa yang nanti akan kita tata dan apa yang kami lakukan," ucap Ahman.

Baca Juga

Touring Demokrasi, KPU Jabar Ajak Nelayan Pangandaran Aktif di Pilkada 2024

"Kemudian mereka juga dapat memahami bahwa penataan ini akan membawa ke arah yang lebih baik, tidak hanya nelayannya tapi juga dari sektor pengembangan kawasan juga wisatanya," tambahnya.

Ahman menyebut, pertemuan tersebut bukanlah kali pertama dilakukan. Acara dengar pendapat dan temu muka dengan nelayan telah dilakukan sebelumnya, terkhusus untuk kelompok nelayan jaring. 

Kelompok ini sudah mendapatkan sosialisasi dan akhirnya mendukung adanya penataan PPI Paljaya yang merukapakan kerja sama dengan pihak TRPN.

Baca Juga

Gelar Sosialisasi Pemilu, KPU Jabar Tekankan Pentingnya Partisipasi Politik Nelayan di Subang

"Satu per satu kita fasilitasi untuk mediasi dengan kelompok nelayan. Sebelumnya 18 kelompok nelayan perahu dan koperasi sudah terselesaikan dan saat ini tercatat sekitar 45 kelompok dengan jumlah 114 nelayan," katanya.

Ahman menegaskan, dari awal rencana penataan ini dilakukan, nelayan adalah yang paling diperhatikan pemerintah, baik secara umum maupun parsial per kelompok. Hasilnya, mereka terakomodasi dengan baik. 

"Jadi tidak benar kalau pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan kepentingan nelayan, justru kami menata dan mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan ini kan dalam rangka membantu nelayan secara umum," ungkapnya.

Baca Juga

1 Nelayan yang Hilang Diterjang Ombak Tegalbuleud Sukabumi Ditemukan Tewas

Menurutnya, bila kawasan pelabuhan perikanan sudah berkembang, secara otomatis kegiatan ekonomi ikut bangkit dan kenaikan pendapatan nelayan terjadi. Ini juga dinilai akan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di masa depan. 

Sementara itu, Owner TRPN, David menyambut baik fasilitasi yang diberikan Kepala UPTD PPMC, Ahman Kurniawan mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar dalam pertemuan dengan nelayan itu. 

Kepada kelompok nelayan yang hadir, David berharap ada penyelesaian secara musyawarah, bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan dengan jalan diskusi. 

Baca Juga

Ono Surono Minta KKP dan BPH Migas Tunda Peraturan Baru BBM Subsidi Nelayan

“Saya hadir, tentunya siap mengakomodir apa yang menjadi keinginan nelayan secara langsung dengan bertatap muka, terkait kompensasi yang diusulkan nelayan, tetap kita perhatikan," ujar David.

"Karena ini menyangkut kegiatan di masa depan, kita akan komunikasikan lagi dalam waktu dekat ini, pastinya kami tidak akan meninggalkan nelayan,” sambungnya.

Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPI Paljaya, Luthfi Hamdani berharap, pertemuan antara nelayan dengan pihak TRPN yang telah difasilitasi Kepala UPTD PPCM DKP Jabar dapat terakomodir dengan baik.

"Semoga mendapatkan solusi untuk hasil musyawarah yang saling menguntungkan semua pihak," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah