Bulan Ini, Voucher Belanja untuk Keluarga Miskin Ekstrem di Sumedang Akan Dibagikan

SUMEDANG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang segera meluncurkan voucher untuk masyarakat miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Sumedang.

Rencananya, voucher tersebut akan diluncurkan Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli sebelum tanggal 1 Juli kepada 10.082 jiwa (3.083 KK) warga miskin ektrem sebesar Rp75.000/jiwa setiap bulannya.

Baca Juga

Gempa Kabupaten Bandung, BPBD Sumedang Pastikan Wilayahnya Tidak Terdampak

"Insyaallah, kami sudah siapkan dengan BAZNas, Pak Bupati nanti akan launching sebelum 1 Juli untuk dibagikan kepada kepala keluarga agar per 1 juli sudah dibelanjakan untuk penghapusan miskin ektrem," kata Kepala Bapppeda, Agus Wahidin di PPS, Senin (10/6/2024).

Agus mengatakan, voucher ini akan diberikan kepada kepala keluarga disesuaikan dengan jumlah tanggungan keluarganya masing masing.

Nantinya, voucher belanja Rp75.000/jiwa ini akan dibelanjakan untuk keperluan pangan seperti beras, daging dan ikan segar yang menunya akan diatur oleh penyelenggara.

Baca Juga

Demi Tingkatkan Populasi, Pemkab Sumedang Akan Bangun Kawasan Peternakan

"Voucher hanya dicetak sebanyak 3083 kartu diberikan kepada kepala keluarga. Kalau keluarga tanggungan keluarganya ada empat berarti yang ada dalam bantuan itu Rp300.000. Kalau hanya dua, dia dan istrinya berarti Rp150.000," jelasnya. 

Terkait data miskin ektrem, Bappppeda bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dari Bapenas.

Data tersebut kemudian di kroscek dengan kondisi ril di lapangan yang telah diverifikasi dan divalidasi (Verval) oleh kepala desa dan berdasarkan hasil Verval diperoleh kepastian data miskin ekstrem di  Sumedang sebanyak 10.082 jiwa (3083 KK).

Baca Juga

Populasi Sapi Potong di Sumedang Alami Penurunan, Ini Penyebabnya

"Hasil verfval terakhir, jumlah miskin ekstrem di Kabupaten Sumedang itu sudah 3.083 KK mencakup 10.082 jiwa. Sudah ketemu semua pihak sudah fix, bupati setuju, BPS dan kepala desa sudah tanda tangan," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah