Kejar Target Net Zero Emission, Pemprov Jabar Bakal Terapkan Friday Car Free di Daerah

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memperluas kebijakan Friday Car Free ke seluruh kantor pemerintahan di kabupaten/kota guna mengakselerasi target net zero emission.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengatakan, kebijakan Friday Car Free atau bebas kendaraan setiap hari Jumat ini baru diterapkan di lingkungan Pemprov Jabar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Baca Juga

Generasi Muda Jabar Diberi Bekal Integritas untuk Berantas Korupsi dan Wujudkan Indonesia Maju

"Pak Gubernur minta akselerasi menuju net zero emission, ini salah satu konsen Jabar ke depan, ini adalah kemaslahatan kita sebuah keniscayaan dan harus dimulai," ucap Herman di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (16/8/2024).

Ke depannya, kata Herman, kantor-kantor pemerintahan di kabupaten/kota di Jabar juga akan didorong untuk menerapkan kebijakan yang sama.

"Dari Gedung Sate akan didorong ke kantor-kantor lain, setelah kantor-kantor OPD di provinsi ya, akan ajak juga kabupaten/kota dimulai dari kantor pemerintah, lalu edukasi terus ke masyarakat agar kebijakan zero emission ini bisa akseleratif," tandasnya.

Baca Juga

Jelang HUT ke-79 RI, Sekda Herman Suryatman Terima Bendera Pusaka dari BPIP

Sebelumnya, Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menyarankan, agar Pemprov Jabar membuat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjamin kesinambungan dari kebijakan Friday Car Free.

Ketua jurusan administrasi publik Unpar ini menilai, Pergub dapat diterbitkan untuk memperjelas dan mengikat dari regulasi tersebut.

"Dengan demikian, praktiknya bisa di ekspansi, tidak hanya terbatas di kawasan Gedung Sate tetapi juga di kawasan-kawasan gedung perkantoran Pemprov Jabar," ujar Kristian, Jumat (22/3/2024).

Baca Juga

Herman Suryatman: Humas di Pemerintahan Berperan Penting Tingkatkan Literasi Masyarakat

Selain itu, dirinya juga mengusulkan agar aturannya tidak hanya mengatur pembatasan kendaraan bermotor beremisi karbon, namun juga mengatur carbon control bagi institusi Pemprov Jabar secara lebih komprehensif.

"Misalnya mengatur insentif bagi ASN yang menggunakan transportasi beremisi non carbon dan lain sebagainya," ujarnya.

Pihaknya pun mendukung jika nantinya dibuatkan sanksi terukur, dalam aturannya bagi ASN yang melanggar aturan. 

Baca Juga

Sekda Herman Lepas Empat Siswa Asal Jabar Ikuti Seleksi Paskibraka Nasional 

"Tetapi berbicara sanksi juga harus diimbangi dengan insentif agar bisa mendorong peningkatan policy compliance-nya. Dengan demikian, kita berharap ada keseriusan untuk mengelola regulasi-regulasi carbon control ini," imbuhnya.
 

Editor : Rizal Fadillah