Pengamat Sebut Putusan MK Bisa Lahirkan 4 Poros di Pilgub Jabar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 akan memberikan perubahan terhadap konstelasi politik di Jawa Barat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), Indra Purnama dalam diskusi bertajuk Konstelasi Politik Jawa Barat Pasca Putusan MK di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (26/8/2024).

Baca Juga

Acep Adang Sebut Kesehatan Tak Bisa Dipisahkan dalam Indeks Pembangunan Manusia

Menurutnya, putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan yang awalnya 20 persen menjadi 6,5 hingga 7,5 persen perolehan kursi DPRD provinsi di Pileg 2024 dapat mengubah sejumlah kesepakatan yang telah dicapai partai politik.

“Dengan putusan MK yang terbaru, akan ada perubahan konstelasi politik di Jawa Barat. Setidaknya ada dua partai yang berada di KIM yang menghitung ulang untuk mengusung calonnya sendiri di Pemilihan Gubernur Jawa Barat, yaitu PKB dan PAN,” ucap Indra.

Indra menilai, PAN memiliki figur yang sangat cocok untuk diusung sebagai calon gubernur Jabar dalam diri Bima Arya. Termasuk PKB yang dia pandang mempunyai tokoh-tokoh untuk memimpin Tatar Pasundan lima tahun kedepan. 

Baca Juga

Angkat Budaya Sunda, Riezka Rahmatiana Pastikan Brader dan Aksan Dukung Penuh Dedi-Erwan

“Ketertarikan figur dan partai tentu muncul minimal figur baru atau kader terbaik di Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, ketika koalisi KIM Plus terpecah, maka partai pun akan berhitung ulang di waktu pendaftaran yang sempit," ungkapnya.

"Sehingga memungkinkan memilih bergabung dengan pasangan calon koalisi partai yang berpotensi memenangkan kontestasi, serta tentu faktor lain dari dinamika politik di Jawa Barat adalah anomali hasil pileg dan pilkada," tambahnya.

Indra memandang, dengan adanya putusan MK ini, akan terjadi tiga hingga empat poros pada Pilgub Jabar 2024. Sebab, dua partai politik pun sudah bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024. 

Baca Juga

Tak Jadi Calon di Pilkada, Anies Baswedan Akui Menyesal

“Ya kalau sekarang kan sudah ada Gerindra dengan Golkar, kemudian PKS-NasDem. Dan kemungkinan besar PDIP bersama PKB. Belum lagi partai-partai non parlemen yang akan mengusung calon alternatif. Jadi semuanya masih dinamis dan cair hingga saat ini,” jelasnya. 

Selain itu, peta politik setiap daerah di Jabar dipandangnya berbeda. Indra mencontohkan, Pantura lebih condong ke tokoh atau partai yang berspektrum nasionalis.

Sedangkan untuk daerah Priangan Timur, lebih cenderung ke keterikatan kelompok Islam bisa menjadi perhitungan partai.

Baca Juga

Haru Suandharu soal Nama Cagub Jabar dari PKS: Tunggu Keputusan DPP

“Sosio-kultur pun Priangan Timur kuat keagamaan dan Pantura ke nasionalis, sedangkan megapolitan (Bekasi-Depok) relatif berbeda dengan daerah lain,” imbuhnya.

Di tempat sama, politisi PKS, Indra Kusuma tak menyangkal jika putusan MK bisa mengubah peta perpolitikan di Jabar. Meski begitu, sulit juga untuk partai politik melakukan konsolidasi ulang karena keterbatas waktu.

“Kondisi Jabar terkini, KIM kan lebih ke politik saat pilpres yang secara internal ada dinamikanya. Saat ini tentunya akan sulit untuk setiap partai melakukan konsolidasi ulang, karena waktunya terlalu mepet," ucap Indra.

Baca Juga

PKS Buka Peluang Bentuk Koalisi Santri Plus dengan PDIP-PKB di Pilgub Jabar

Indra sendiri memandang, kontestasi Pilgub Jabar tahun ini merupakan pertarungan antara pemimpin otentik dengan pemimpin kosmetik.

"Kontestasi Pilgub Jabar saat ini adalah kontestasi pemimpin otentik dengan pemimpin kosmetik," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga masih membuka pintu lebar-lebar bagi partai politik lainnya yang ingin bergabung dalam koalisi.

"Tentu PKS terbuka, Mungkin tadi di kita politik detik-detik terakhir itu bisa saja terjadi," ungkapnya.

Indra pun berharap, calon pemimpin Jabar ke depan adalah pemimpin yang memiliki ide gagasan yang luas dan solutif.

"Tentu kita berharap, kepemimpinan Jawa Barat kedepan adalah pemimpin yang memiliki stok ide gagasan yang riil, solutif, dan integritas," harapnya.

Sementara itu, politisi PSI, Akbar Wibowo meyakini putusan MK merupakan yang terbaik untuk demokrasi di Tanah Air. Sebab, demokrasi adalah hal-hal utama untuk terwujudnya Indonesia maju.

"Menurut kami demokrasi itu dimana rakyat bisa memilih, bukan pemimpin yang dipilihkan oleh elit-elit," ucap Akbar.

Akbar menegaskan, PSI sendiri mendukung penuh atas putusan MK dan PKPU. Sebab menurutnya, dengan adanya putusan tersebut, maka akan semakin banyak calon yang mendaftarkan diri dan itu bagus bagi masyarakat.

“Semakin banyak pilihan maka semakin baik. Kami kan partai yang mengusung anak-anak muda tentunya kami berharap threshold yang semakin rendah bisa memajukan anak-anak muda di seluruh daerah," katanya.

"Maka diturunkannya syarat pencalonan dan ambang batas menjadi angin segar di Indonesia. Jadi, kami sangat mendukung," sambungnya.

Akbar pun berharap, Pilkada 2024 khususnya di Jabar dan Kota Bandung dapat melahirkan calon-calon pemimpin terbaik.

"Pilkada ini penting untuk Jawa Barat, buat Kota Bandung karena ini untuk pemimpin kita selama 5 tahun kedepan," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah