DPRD KBB Kecewa, Pj Bupati Diminta Penjelasan Soal Open Bidding Tapi Tak Datang

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir tidak hadir saat diundang datang oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (23/12/2024).

Orang nomor satu di KBB itu rencananya akan dimintai penjelasan terkait dengan proses open bidding yang saat ini tengah menjadi sorotan oleh DPRD.

Baca Juga

Lintas Fraksi DPRD KBB Dukung Pemanggilan Pj Bupati Soal Open Bidding

Sehingga ketidakhadiran Pj Bupati Ade Zakir itu disayangkan oleh Ketua DPRD dan Komisi 1 DPRD KBB sebab tidak ada komunikasi terlebih dahulu ke pihak legislatif.

"Ketidakhadiran Pj Bupati Bandung Barat menjadi bukti tidak adanya respons terhadap apa yang menjadi keinginan DPRD KBB," kata Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi saat ditemui di Sariater Kamboti Bandung.

Alhasil DPRD KBB terpaksa menunda rapat internal dan berencana mengundang kembali Pj Bupati Bandung Barat dan Plt Kepala BKPSDM untuk mempertanyakan sejumlah mekanisme pelaksanaan open bidding tersebut.

Mahdi menegaskan, DPRD KBB bukan berdiri atas nama pribadi melainkan atas nama masyarakat KBB. Sebab, terkait persoalan open bidding atau seleksi terbuka JPTP setingkat eselon 2 ini tidak lepas dari campur tangan Pj Bupati Bandung Barat.

Pihaknya berharap Pak Ade Zakir dapat hadir dalam undangan berikutnya. Meskipun pada kesempatan undangan pertama disayangkan dia tidak datang.

"Kan Pak Pj yang menginisiasi adanya seleksi tersebut, tapi karena Pak Pj tidak hadir, kami sepakat menghentikan pertemuan, sebab yang diharapkan kehadiran Pak Pj itu biar mengklarifikasi," tegasnya.

Baca Juga

Ketua DPRD KBB Singgung Perbaikan Birokrasi, Bupati Jangan Main-main dengan Open Bidding

Kendati begitu, Anggota Fraksi PKS KBB itu bakal terus mengambil langkah agar persoalan open bidding ini tak berlarut-larut.

Pihaknya pun bakal mengundang kembali atau diundang Pj Bupati Bandung Barat untuk menyampaikan klarifikasinya.

"Open bidding ranahnya eksekutif tapi meskipun demikian DPRD punya fungsi pengawasan maka harus ada koordinasi dari Pemda dengan DPRD. Kalau tidak keberadaan kami ini dianggapnya sebagai apa?" tanyanya.

"Itulah yang kami sayangkan," sambung Mahdi.

Kalau hal ini berlanjut, lanjut dia, artinya peristiwa yang sudah berlalu terulang kembali. Lantas apa kabar dengan komitmen akan memperbaiki yang kerap disampaikan eksekutif selama ini.

"Komunikasi kita akan perbaiki Bandung Barat lebih baik itu jangan-jangan omdo (omong doang)," imbuhnya.

Mahdi menegaskan, jika Pj Bupati Bandung Barat tetap tidak mengindahkan langkah yang dilakukan dewan. Maka, pihaknya bakal mengambil langkah tegas dengan membentuk panitia khusus atau Pansus.

"Itu salah satu ranah kami, dan kami akan pertanyakan alasannya, kenapa?. Tujuannya untuk menjaga marwah legislatif dan eksekutif," pungkasnya.

Sebelumnya, tak adanya komunikasi dan informasi dari Pemda KBB terkait pelaksanaan open bidding untuk pengisian lima Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama (JPTP) menuai sejumlah tanya di legislatif Kabupaten Bandung Barat.

Pasalnya, belum tuntas polemik rotasi mutasi empat pejabat setingkat eselon 2 yanh saat ini dilaporlan ke PTUN, kini Pemda Bandung Barat kembali melaksanakan open bidding tanpa sepengetahuan dewan. (*)

Editor : Rizki Maulana