Efek Blusukan Instan? Pengamat Soroti Gaya Kepemimpinan Responsif Gubernur Dedi Mulyadi

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dikenal dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap keluhan, tak jarang menuai pujian. Namun, di balik apresiasi tersebut, muncul sorotan terkait efektivitas beberapa kebijakan yang diambil dengan tergesa-gesa.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menekankan bahwa responsivitas seorang pemimpin memang krusial. Akan tetapi, ia mengingatkan pentingnya menyeimbangkan pendekatan langsung ke masyarakat dengan perencanaan yang lebih matang dan terstruktur.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Terima 'Kasih Sayang' Kritik, Lapang Dada Hadapi Gelombang Suara Masyarakat

"Beberapa kasus menjadi contoh bagaimana keputusan yang diambil secara buru-buru justru menimbulkan masalah baru di lapangan," ungkap Kristian pada Sabtu (12/4/2025).

Ia menunjuk sejumlah kejadian seperti antrean panjang di Samsat akibat kebijakan pemutihan pajak yang kurang terantisipasi, ambruknya kembali jembatan Bailey di Karawang yang dibangun dengan cepat, hingga distribusi bantuan Idulfitri bagi sopir angkot di Bogor yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan janji awal.

Meski demikian, Kristian menegaskan bahwa tantangan ini bukanlah alasan bagi pemimpin seperti Dedi Mulyadi untuk meninggalkan pendekatan langsung ke masyarakat. Sebaliknya, ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan mengadopsi perspektif yang lebih komprehensif.

Baca Juga

Program 'Jabar Nyaah Ka Indung' Dedi Mulyadi Tuai Respons Negatif Warganet

Untuk mencapai hal tersebut, Kristian merujuk pada artikel dari IBM Center for the Business of Government yang dirilis pada 7 April lalu. Artikel tersebut menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan empat pola pikir dalam kepemimpinan sektor publik: expert thinking (pemikiran ahli), critical thinking (pemikiran kritis), strategic thinking (pemikiran strategis), dan system thinking (pemikiran sistem).

"Penerapan keempat pola pikir ini dapat menjadi kerangka kerja yang berharga bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan," jelas Kristian.

Ia menambahkan bahwa integrasi pola pikir ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga akan memperkuat keterkaitan antara kebijakan yang dirumuskan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Baca Juga

Kasus Dokter Priguna, Dedi Mulyadi Soroti Sistem Pendidikan Kedokteran

Di era modern dengan kompleksitas permasalahan yang semakin meningkat, para pemimpin daerah diharapkan mampu memadukan kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan berpikir strategis. Kombinasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya.

Editor : Agung Bakti Sarasa