Kebijakan Populis Dedi Mulyadi Dikritik: Antara Gebrakan dan Pencitraan

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi sorotan publik setelah pegiat media sosial sekaligus komentator politik, Eko Kuntadhi, menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan yang dinilainya lebih mengutamakan pencitraan ketimbang dampak jangka panjang.

Dalam pernyataannya, Eko menyoroti pendekatan komunikatif Dedi Mulyadi yang aktif di kanal YouTube pribadi. Ia menyamakan gaya konten Dedi dengan selebritas Baim Wong yang terkenal dengan tayangan emosional dan dramatis.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Terima 'Kasih Sayang' Kritik, Lapang Dada Hadapi Gelombang Suara Masyarakat

“YouTube-nya Dedi Mulyadi mirip Baim Wong, ada adegan menangis. Itu hiburan. Tapi gubernur tak bisa disamakan dengan artis. Ia punya tanggung jawab lebih besar,” tegas Eko, dikutip Minggu (13/4/2025).

Salah satu kebijakan yang disorot Eko adalah tindakan pembongkaran bangunan hiburan ilegal di kawasan Puncak yang dilakukan Dedi. Aksi tersebut dinarasikan sebagai solusi mengatasi banjir, namun Eko menganggap langkah itu terlalu simbolis dan tidak menyentuh akar permasalahan.

“Kalau hanya membongkar satu-dua bangunan, itu hanya show. Penanganan kawasan Puncak harus menyeluruh, menyasar ratusan bangunan ilegal. Kalau tidak, ini hanya tontonan untuk konten viral,” ujarnya.

Baca Juga

Program 'Jabar Nyaah Ka Indung' Dedi Mulyadi Tuai Respons Negatif Warganet

Menurutnya, solusi yang dibutuhkan adalah penataan kawasan secara sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar tindakan yang menghasilkan tepuk tangan sementara di media sosial.

Kritik tak berhenti di sana. Eko juga mempertanyakan keadilan dari kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang dinilai justru menguntungkan pihak yang tidak taat hukum.

“Mereka yang telat bayar pajak diberi insentif, sementara yang taat tak dapat apa-apa. Ini menciptakan insentif negatif dalam sistem perpajakan,” kata Eko.

Baca Juga

Kasus Dokter Priguna, Dedi Mulyadi Soroti Sistem Pendidikan Kedokteran

Ia memperingatkan bahwa kebijakan populis semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pendapatan daerah. Diketahui, potensi kehilangan pendapatan dari pemutihan denda pajak bisa mencapai Rp30 triliun.

“Bayangkan, dana sebesar itu bisa digunakan untuk membangun sekolah, fasilitas umum, hingga bantuan sosial. Jika kebijakan ini tidak dikelola dengan bijak, masyarakat yang paling dirugikan,” imbuhnya.

Melalui kritiknya, Eko Kuntadhi menyoroti tantangan kepemimpinan di era digital, di mana popularitas di media sosial sering kali mengaburkan penilaian terhadap substansi kebijakan.

Baca Juga

Sikap Tegas Dedi Mulyadi, Larang Penggalangan Dana di Jalan Raya

“Gubernur itu bukan YouTuber. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya viral, tapi juga visioner,” tutup Eko.

Editor : Agung Bakti Sarasa