Dedi Mulyadi Usulkan Penerima Bansos Wajib KB, Prioritaskan Pria

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengusulkan agar seluruh penerimaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat maupun provinsi diintegrasikan dengan program Keluarga Berencana (KB). Artinya, calon penerima bansos diwajibkan terlebih dahulu menjadi peserta KB.

Gagasan ini disampaikan Dedi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah, Selasa (29/4/2025). Ia mencontohkan, program bantuan jaringan listrik baru dari Pemprov Jabar akan mensyaratkan calon penerima sudah melaksanakan KB. Begitu pula dengan pemberian beasiswa, yang akan dipastikan ibu kandungnya telah mengikuti program KB.

Baca Juga

Aura Cinta, Calon Mahasiswa UI yang Berani Kritik Gubernur Jabar Kini Jadi Korban Bully

"Ada 150 ribu jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh tapi ibunya di KB dulu," tegas Dedi.

Tak hanya bantuan dari provinsi, Dedi juga menginginkan integrasi serupa untuk bansos dan program bantuan lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat.

"Kemudian nanti mudah-mudahan penerima Bansos yang misalnya masih usia produktif boleh nerima bansos tapi KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi dengan kabupaten kota, boleh menerima tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu," jelasnya.

Baca Juga

Berani Hadapi Dedi Mulyadi, Aura Cinta Malah Jadi Sasaran Bully di Media Sosial

Menariknya, Dedi menekankan agar syarat KB ini tidak hanya dibebankan kepada kaum perempuan. Ia justru ingin memprioritaskan laki-laki sebagai opsi utama untuk memenuhi syarat penerimaan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

"Tapi hari ini yang saya kejar yang KB harus laki-laki. Kenapa, jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi," ucap Dedi dengan nada lantang.

Ia memberikan alasan kuat mengapa pria harus lebih didorong untuk ber-KB. "Harus laki-lakinya, kenapa, kalau perempuannya seringkali banyak problem, nanti ada minum pil KB lupa, beda dengan Pilkada," sindirnya.

Baca Juga

KDM Serukan Kepemimpinan Berani dan Pelestarian Budaya dalam Pagelaran Wayang Golek di Sumedang

Seluruh persyaratan ini, menurut Dedi, harus terintegrasi dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi. Selanjutnya, usulan ini akan disampaikan langsung kepada kementerian terkait untuk dipertimbangkan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

"Ini harus terintegrasi dan berbasis data kependudukan, data itu saya ingin sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa, ketika kami menurunkan bantuan, sudah KB, bantu, belum, KB dulu," tandasnya.

Dedi berpendapat bahwa dalam rumah tangga, sosok pria harus berani bertanggung jawab penuh, mulai dari jaminan kesejahteraan anak hingga berani mengambil langkah untuk ber-KB. "Seluruh ini harus terintegrasi tidak boleh sendiri-sendiri, sehingga pemprov jabar hari ini mempelopori semua perempuan terintegrasi dan akan terintegrasi kebijakan provinsi," pungkasnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa