Pemerintah Pusat Dukung Penuh Pengembangan Koperasi Merah Putih di Desa

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan komitmennya dalam memperkuat Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai pilar ekonomi desa. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk akses permodalan, pendampingan usaha, hingga pembentukan satuan tugas khusus di setiap tingkatan pemerintahan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara sosialisasi program KMP di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025).

Pinjaman Hingga Rp 3 Miliar untuk Koperasi Desa

Baca Juga

Koperasi Merah Putih Mulai Dibentuk di Bandung

Menurut Zulkifli Hasan, koperasi desa yang tergabung dalam program Koperasi Merah Putih kini dapat mengakses pinjaman modal hingga maksimal Rp 3 miliar melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Mandiri Indonesia (BMI) maupun Dana Modal Indonesia (DMI).

“Pinjaman ini tetap harus realistis. Bank akan menilai kelayakan usaha koperasi sebelum menyetujui jumlahnya,” kata Zulkifli Hasan.

Ia mencontohkan, koperasi yang mengajukan kredit sebesar Rp 1 miliar namun hanya dinilai layak Rp 200 juta oleh bank, maka pencairan akan sesuai dengan analisis kelayakan tersebut.

Pembentukan Satgas KMP di Seluruh Wilayah

Untuk memastikan program berjalan optimal, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur struktur dan tugas Satgas.

Zulkifli menyebutkan, Satgas di tingkat provinsi akan diketuai oleh gubernur, dengan sekretaris daerah (Sekda) sebagai wakil ketua dan kepala dinas koperasi sebagai sekretaris. Di tingkat kabupaten atau kota, bupati dan wali kota menjadi penanggung jawab utama.

“Presiden memberikan batas waktu. Semua Satgas harus terbentuk sebelum akhir Juni 2025 dan koperasi sudah berjalan penuh pada 28 Oktober 2025,” ujarnya.

Infrastruktur dan Kesiapan Operasional

Tak hanya soal pembiayaan, pengembangan Koperasi Merah Putih juga mencakup aspek fisik dan logistik. Koperasi harus memiliki bangunan operasional yang memadai, stok sembako yang cukup, serta kendaraan distribusi agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat ekonomi desa.

“Koperasi tidak hanya jadi alat ekonomi, tapi juga alat pendidikan kemandirian. Bantuan ini bukan untuk dihabiskan, tapi untuk tumbuh dan berkembang,” tegas Zulkifli.

Pakar Ekonomi: KMP Bisa Jadi Instrumen Transformasi Desa

Dr. Rendy Mahesa Putra, S.E., M.E., dosen ekonomi pembangunan dari Universitas Padjadjaran, menilai bahwa pendekatan pemerintah dalam memperkuat koperasi desa melalui KMP sangat strategis dalam jangka panjang.

“Dengan sistem pendampingan dan evaluasi berkala, Koperasi Merah Putih bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Dr. Nunik Damayanti, M.Si., peneliti kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, menggarisbawahi pentingnya edukasi literasi keuangan bagi pengurus koperasi agar program ini tidak disalahgunakan.

“Pemerintah harus memastikan koperasi tidak sekadar mendapat dana, tapi juga pelatihan tata kelola yang akuntabel dan transparan,” jelas Dr. Nunik.

Penutup: Koperasi Merah Putih untuk Kemandirian Ekonomi Desa

Program Koperasi Merah Putih dinilai sebagai langkah nyata untuk mendorong kemandirian ekonomi desa berbasis gotong royong dan profesionalisme. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, akses pinjaman modal, dan pengawasan terstruktur, diharapkan koperasi desa bisa tumbuh sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang inklusif.

Editor : Agung Bakti Sarasa