Koalisi Ojol Nasional Tegaskan Tak Ikut Demo 20 Mei, Tolak Politisasi Pengemudi

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Koalisi Ojol Nasional (KON), yang menaungi 295 komunitas mitra pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai penjuru Indonesia, secara tegas menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam aksi demonstrasi yang dijadwalkan pada Selasa, 20 Mei 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap upaya politisasi isu ojol yang dinilai hanya menjadi alat kepentingan elit politik dan bisnis tertentu.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengungkapkan bahwa pihaknya mencermati adanya pihak-pihak eksternal yang mencoba memanfaatkan isu-isu pengemudi ojol untuk agenda politik dan bisnis tersembunyi, tanpa benar-benar memahami kondisi riil yang dihadapi para pengemudi di lapangan.
"Maka dari itu, kami putuskan untuk tidak ikut dalam demo 20 Mei. Kami tidak ingin suara para pengemudi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda di luar kepentingan ojol," ujar Andi Kristianto.
"Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi yang konkret, bukan sekadar panggung politik."
Lebih lanjut, Andi meragukan klaim bahwa aksi demonstrasi tersebut akan melibatkan hingga 500.000 pengemudi. Menurutnya, mayoritas pengemudi ojol akan tetap bekerja seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
"Yang mengatakan ada 500 ribu ojol demo itu tidak benar. Ratusan ribu pengemudi ojol di seluruh Indonesia lebih memilih untuk mencari nafkah demi keluarga mereka daripada mengikuti demonstrasi yang sarat muatan politik," tegasnya.
KON berpandangan bahwa jika isu kesejahteraan pengemudi ojol menjadi perhatian utama, maka pihak yang seharusnya dilibatkan adalah komunitas ojol itu sendiri, bukan kelompok atau pihak lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan dunia pengemudi.
"Jika ingin membahas nasib pengemudi, bicaralah langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa melibatkan suara kami. Kelompok di luar komunitas ojol tidak mewakili kami," imbuh Andi, seraya menyinggung adanya pihak yang kerap berbicara mengatasnamakan ojol padahal bukan bagian dari komunitas tersebut.
Andi juga menekankan bahwa para pengemudi ojol memahami sepenuhnya bahwa hubungan kerja mereka dengan perusahaan aplikasi adalah kemitraan, bukan hubungan buruh. Kendati demikian, KON menggarisbawahi pentingnya regulasi yang dapat memperkuat posisi pengemudi agar terhindar dari ketidakpastian yang berkelanjutan.
"Kami tidak menuntut status menjadi buruh atau karyawan, tetapi kami membutuhkan aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan bagi semua pihak, serta melindungi kami. Yang kami perjuangkan adalah ketidakseimbangan, bukan status kemitraan itu sendiri," jelasnya.
KON meyakini bahwa solusi terbaik untuk berbagai permasalahan yang dihadapi pengemudi ojol adalah melalui dialog yang terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui pendekatan politik yang berpotensi dimanfaatkan oleh segelintir elite yang tidak merepresentasikan realitas di lapangan.
"Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu adalah sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru berisiko merugikan nasib pengemudi," tandas Andi.
Untuk itu, KON mengajak semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil, untuk berdiskusi dan melibatkan komunitas pengemudi ojol secara langsung dalam proses penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan dinamika kerja ojol saat ini.
Editor : Agung Bakti Sarasa