Sinyal Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Makin Kuat di 2026

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Kementerian Keuangan kembali mencatatkan capaian gemilang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menandai keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi dalam Rapat Paripurna DPR RI atas sinergi yang terjalin antara pemerintah, parlemen, dan lembaga audit negara. Ia menegaskan, pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan menopang proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Tantangan Global Tak Goyahkan Stabilitas Fiskal

Sepanjang 2024, perekonomian Indonesia diuji oleh berbagai tekanan eksternal. Mulai dari konflik berkepanjangan Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Merah yang mengganggu rantai pasok global, hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia dan dampak El Nino turut memicu kenaikan harga pangan, terutama beras.

Namun, di tengah ketidakpastian global, APBN tetap hadir sebagai alat utama untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Total belanja negara mencapai Rp3.359,8 triliun — naik 6 persen dibanding tahun lalu — dan difokuskan pada berbagai sektor prioritas.

Mulai dari subsidi energi, program bantuan sosial seperti PKH dan Kartu Sembako, hingga beasiswa Indonesia Pintar. Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional, termasuk pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Alokasi dana ke daerah juga ditingkatkan guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Defisit Terkendali, Harapan ASN dan Pensiunan Terangkat

Keberhasilan menjaga defisit fiskal di angka 2,3 persen dari PDB — lebih rendah dari proyeksi awal 2,7 persen — memperkuat kepercayaan pasar dan menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola utang.

Kondisi fiskal yang solid ini membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para pensiunan PNS. Sri Mulyani memberikan sinyal bahwa pada APBN 2026, kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan bagi ASN dan pensiunan menjadi salah satu perhatian utama.

“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa arah kebijakan fiskal akan tetap fokus pada perlindungan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kabar Baik untuk ASN: Kesejahteraan Jadi Prioritas

Bagi jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Di tengah dinamika ekonomi global, sinyal kuat pemerintah untuk meningkatkan gaji dan tunjangan pada 2026 menjadi harapan nyata yang ditunggu-tunggu.

Dengan fondasi fiskal yang semakin kokoh, serta dukungan politik dan kelembagaan yang solid, prospek peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan semakin terbuka lebar di tahun-tahun mendatang.

Editor : Agung Bakti Sarasa