Cak Imin Kaget Soal PSK di IKN: “Gawat, Ini Harus Dicek”

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dibuat terkejut dengan laporan soal maraknya pekerja seks komersial (PSK) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menanggapi informasi tersebut, pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyatakan akan segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

"Waduh, masa iya (banyak PSK)?" ucap Cak Imin saat berbicara kepada awak media, Senin (7/7/2025).

Baca Juga

19 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Miliki Lokasi PSK, Bekasi Paling Banyak

Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menganggap kabar tersebut sebagai isu serius yang harus segera ditindaklanjuti.

"Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek," lanjutnya menegaskan.

Laporan soal praktik prostitusi di sekitar IKN memang bukan isapan jempol. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara telah memantau aktivitas mencurigakan sejak beberapa bulan terakhir. Praktik ini diduga dilakukan secara daring (online), dan informasi awalnya diterima dari laporan masyarakat serta aparat desa setempat.

Baca Juga

2 Muncikari dan 29 PSK Diamankan Polisi di Kawasan Saritem Bandung

"Ada laporan praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN disampaikan masyarakat dan pemerintah desa setempat," ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Bagenda, pemantauan telah dilakukan sejak tiga bulan lalu, khususnya di Kecamatan Sepaku—wilayah yang masuk dalam lingkup administratif IKN. Satpol PP terus melakukan pengawasan intensif serta upaya penertiban di kawasan tersebut.

"Kami sudah lakukan pantauan sejak tiga bulan lalu terkait laporan adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN," jelasnya.

Masuknya praktik prostitusi ke wilayah yang dirancang sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia tentu menjadi perhatian serius. Pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan dan edukasi sosial agar pembangunan IKN bebas dari masalah sosial seperti ini.

Editor : Agung Bakti Sarasa