Gubernur Jabar dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025, Siapkan Arah Kebijakan 2026

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat resmi menandatangani kesepakatan bersama terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Dedi Mulyadi juga menyampaikan pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (7/8/2025).

Usai rapat paripurna, Gubernur yang akrab disapa KDM itu menyatakan proses pembahasan dan pengesahan telah tuntas. “Ya, rapatnya sudah selesai untuk pengesahan KUA-PPAS Perubahan Anggaran 2025 dan pengantar KUA-PPAS APBD 2026. Volume APBD KUA-PPAS Rp32,8 triliun, ya naik lah ya,” ujarnya.

Pembangunan Harus Memberi Hasil Nyata

Baca Juga

TP PKK Jabar Dukung Penuh Lembur Diurus, Kota Ditata, Jabar Istimewa

Dalam sambutannya, Gubernur KDM mengapresiasi kerja sama DPRD Jabar selama proses pembahasan. Ia menekankan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Saya menginginkan pembangunan tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi menghasilkan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik,” tegasnya.

Dorong Peningkatan Pendapatan Daerah

KDM juga mengungkap adanya pembicaraan dengan pemerintah pusat terkait optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membayar utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebaiknya dievaluasi.

Baca Juga

Tokoh Muda Jabar: Gubernur 2024-2029 Harus Paham 4 Pilar Harmoni Kehidupan

“Saya mengusulkan, sudah lah, dari pada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU-nya nggak usah dipotong untuk kepentingan PEN, jadi nanti tinggal dihitung di akhir tahun,” jelasnya.

Tantangan Pendidikan Menengah

Di bidang pendidikan, Gubernur menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat harga lahan yang tinggi. Bahkan, data tahun 2020 menunjukkan tidak ada pembangunan sekolah baru.

“Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah,” ucapnya.

Baca Juga

Umumkan Jadi Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Warganet Dukung dan Doakan Haru Suandharu

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang tidak lagi beroperasi, serta mengintegrasikan gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi guna menghemat lahan. Targetnya, pada 2026–2027, semua lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan menengah.

“Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” tambahnya.

Fokus pada Kesehatan Masyarakat

KDM juga menyoroti tingginya angka penderita kusta dan TBC di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, penanganan harus dimulai dari perbaikan lingkungan.

Baca Juga

Bima Arya Digadang-gadang Jadi Penerus Ridwan Kamil, Netizen: Next Gubernur Jabar

“Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan adanya tren perpindahan peserta BPJS Kesehatan dari jalur mandiri ke jalur yang dibiayai pemerintah. Fenomena ini, kata dia, berdampak pada keuangan rumah sakit daerah karena pelayanan tetap berjalan meski klaim belum dibayar.

“Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal,” tandasnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa