Ancaman Mengintai di Laut Indonesia, Kesadaran Maritim Jadi Garis Depan Pertahanan Negara

BANDUNG,iNews BandungRaya.id - Laut Indonesia menjadi ruang strategis yang tak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tapi juga benteng pertahanan negara.

Namun besarnya peran laut tersebut dinilai belum sepenuhnya diiringi oleh tingkat kesadaran maritim masyarakat yang memadai. Selama ini laut masih kerap diposisikan sebagai latar belakang pembangunan.

Fokus pembangunan nasional lebih banyak bertumpu pada wilayah daratan, sementara laut dipandang sebagai pelengkap atau sekadar sumber daya ekonomi yang bisa dieksploitasi.

"Posisi Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional membuat laut menjadi ruang strategis yang dilintasi berbagai kepentingan global. Tanpa kesadaran maritim yang kuat, posisi strategis ini justru bisa menjadi celah kerawanan keamanan," kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional perayaan HUT ke-79 Yayasan Hang Tuah.

Menurutnya Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, sekitar 70 persen wilayahnya adalah berupa laut.

Dalam konteks pertahanan nasional, laut tidak sekadar dipahami sebagai ruang geografis. Laut merupakan simbol kedaulatan, identitas bangsa, sekaligus arena kepentingan global yang sarat dinamika geopolitik.

Ia menegaskan bahwa kesadaran maritim harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertahanan negara tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan militer dan alat utama sistem persenjataan. Namun menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil, dalam memahami dan menjaga ruang laut Indonesia.

“Pertahanan maritim tidak berdiri sendiri. Kesadaran masyarakat bahwa laut merupakan bagian dari identitas dan kedaulatan bangsa justru menjadi benteng pertahanan paling awal,” ucapnya.

Ia menjelaskan, laut Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk. Selain kapal dagang, jalur ini juga berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas lintas negara yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Ancaman tersebut mencakup pelanggaran batas wilayah, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, hingga kejahatan transnasional.

Dalam situasi seperti ini, Prof Achmad Tjachja menilai bahwa sistem pertahanan negara tidak boleh bersifat reaktif.

Negara tidak seharusnya hanya bergerak setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus mampu mencegah sejak dini melalui penguatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya laut.

Ia menekankan bahwa tanpa kesadaran maritim yang memadai, pertahanan negara akan selalu tertinggal satu langkah. Masyarakat yang memahami nilai strategis laut justru dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini dalam menjaga wilayah perairan nasional.

Dirinya juga menyoroti rendahnya literasi bahari, terutama di kalangan generasi muda. Padahal, secara historis Indonesia dikenal sebagai bangsa pelaut yang menjadikan laut sebagai penghubung peradaban, perdagangan, dan kekuatan politik.

“Ironisnya, identitas maritim kita lebih banyak hadir dalam lagu, simbol, dan narasi sejarah, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendidikan dan orientasi hidup masyarakat,” kata dia.

Seminar nasional ini diikuti oleh sekitar 130 sekolah dari seluruh Indonesia, serta melibatkan berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan strategis TNI dan Polri.

Peserta berasal dari Yayasan Kartika Jaya Angkatan Darat, Yayasan Kemala Bhayangkari Kepolisian, serta Yayasan Yasarini Angkatan Udara.

Kehadiran ratusan satuan pendidikan lintas matra ini mencerminkan kuatnya kolaborasi dunia pendidikan dalam menanamkan kesadaran maritim sebagai bagian dari pembentukan karakter kebangsaan dan penguatan pertahanan negara sejak dini. (*)

Editor : Rizki Maulana