Komunitas Pemerhati Pendidikan Desak Mendagri Lantik Wali Kota Bandung Definitif, Ini Alasannya

BANDUNG, iNews.id - Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung mendesak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) segera mungkin melantik Wali Kota Bandung Definitif, sebab, belum dilantiknya Wali Kota berdampak pada pelayanan mutu pendidikan di Kota Bandung.

Ketua Forum Guru Indonesia (FAGI), Iwan Hermawan mengatakan ada beberapa sekolah di Kota Bandung saat ini belum memiliki kepala sekolah definitif. 98 SD Negeri, 19 SMP Negeri yang saat ini masih di jabat oleh Plt.

Iwan mengungkapkan, dengan belum dilantiknya kepala sekolah akan menghambat pelaksanaan pendidikan di Kota Bandung, apalagi sebentar lagi akan dilaksanakannya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ajaran 2022/2023.

"Sebentar lagi ada PPDB itu harus di persiapkan ini betul-betul di persiapkan oleh kepala sekolah definitif.Belum lagi persiapan ajaran baru juli mendatang," ucap Iwan saat konferensi pers, di Sekretariat AMS, Jalan Braga Kota Bandung, Jum'at (8/4/2022).

Sehubungan dengan hal itu Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung mengajukan 2 opsi. Pertama menuntut Kemendagri untuk segera mendefinisikan wali kota Bandung, sehingga bisa melantik para kepala sekolah di Kota Bandung.

Kedua, meminta.Kemendagri untuk memberikan ijin kepada Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana untuk melakukan pelantikan Kepada para kepala sekolah di Kota Bandung.

Selain itu, Iwan juga meminta Pemerintah provinsi harus menjemput bola berkoordinasi dengan kemendagri karena berdampak pada semua sektor terutama pendidikan."Gubernur Jabar Ridwan Kamil, DPRD Kota, DPRD Jabar, untuk bergerak karena pendidikan nomor satu," tandasnya. 

Hal senada diungkapkan Ketua PGRI Kota Bandung Cucu Saputra yang mendorong agar mempercepat pelantikan kepala sekolah yang masih menggantung, karena belum dilantik wali kota definitif.

Dia menyebutkan, jika ada keterlambatan pelantikan dalam waktu lama maka pemerintah juga akan mengalami kerugian karena pendidikan menggunakan APBD.

"Adanya kerugian negara karena pendidikan kepala sekolah di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah menggunakan dana dari APBD Kota Bandung," tandasnya. 

Komunitas Pemerhati Pendidikan Kota Bandung terdiri dari Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Forum Aksi Guru Honorer (FAGI), Lembaga Bantuan Pamantau Pendidikan (LBP2), Gerkan Pemantau Pendidikan Untuk Reformasi (GEMPPUR), Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) dan PGRI Kota Bandung. (*)

Editor : Abdul Basir