Target-Measure-Act: Formula Baru Jabar Redam Emisi dari Tumpukan Sisa Makanan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Provinsi Jawa Barat punya peran strategis dalam penanganan susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia. Jabar merupakan wilayah kunci dalam upaya nasional mengurangi SSP.

Pernyataan itu mengemuka dalam Forum Dialog Memperkuat Kemitraan Sektor Publik dan Swasta untuk Penanganan SSP, Jumat (23/1/2026).

Baca Juga

2.184 Orang Tewas akibat 9.016 Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Barat pada 2025

Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jabar Eka Jatnika Sundana mengatakan, Jabar memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia mencapai 50,7 juta jiwa.

Di provinsi ini, aktivitas ekonomi pangan tinggi dan salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi beras pada 2025 mencapai 10,23 juta ton GKG.

Namun, Jabar tercatat sebagai penghasil sampah terbesar di Indonesia dengan timbunan mencapai 24.882,78 ton per hari.

Baca Juga

Diskuk Jabar Targetkan 3.000 UMKM Naik Kelas Ciptakan 30.000 Lapangan Kerja Baru

"Sebesar 39,02 persen di antaranya merupakan sisa makanan," kata Eka Jatnika Sundana yang hadir mewakili Kepala Bappeda Jabar.

Menurut Eka, tanpa penanganan serius, kondisi tersebut berpotensi menambah beban lingkungan, kesehatan masyarakat, dan inefisiensi ekonomi.

Baca Juga

7 Tempat Sarapan Paling Dicari di Cimahi: Dari Warung Legendaris sampai Kafe Kekinian

Sementara itu, Direktur IBCSD Dr Indah Budiani mengatakan, IBCSD berkolaborasi dengan Pemprov Jabar menggelar forum dialog itu di Kota Bandung.

Hadir dalam acara itu, perwakilan Badan Pangan Nasional, Pemprov Jabar, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan SPPG.

"Forum ini momentum penting untuk membangun kemitraan konkret dalam mengatasi susut dan sisa pangan (food loss & waste)," kata Direktur Eksekutif IBCSD.

Baca Juga

Investasi Ekraf Melambung 66 Persen, Pemerintah Siapkan KUR Rp10 Triliun untuk Intelektual Properti

Dr Indah Budiani menyatakan, Provinsi Jawa Barat berpeluang besar menjadi provinsi percontohan nasional dalam penanganan susut dan sisa pangan berbasis kolaborasi publik-swasta.

“Susut dan sisa pangan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha," ujar Indah.

Dia menuturkan, melalui GRASP 2030, IBCSD mendorong kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan yang sejalan dengan SDG 12.3.

Baca Juga

61 Tahun Golkar Jabar: Nggak Cuma Seremoni, Langsung Gaskeun Hitung Mundur Pemilu 2029

"Tujuannya agar aksi pengurangan susut dan sisa pangan dapat lebih terukur dan berdampak,” tuturnya.

Gotong Royong Atasi Susut & Sisa Pangan 2030 (GRASP 2030) telah menghimpun 18 perusahaan dan 28 organisasi yang berkomitmen mengurangi SSP sesuai target SDG 12.3 dan RPJMN 2025-2029.

Platform ini mendorong kolaborasi strategis dengan pendekatan Target–Measure–Act, serta memfasilitasi panduan redistribusi pangan dan forum kerja lintas sektor.

Dengan semangat gotong royong, Jawa Barat diharapkan menjadi provinsi percontohan dalam pengurangan SSP dan implementasi pembangunan rendah emisi berbasis kolaborasi multipihak.

Untuk diketahui, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) adalah asosiasi perusahaan di Indonesia yang dipimpin oleh para CEO

IBCSD berkomitmen mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, keseimbangan ekologi, dan kemajuan sosial.

Peluncuran dewan bisnis ini pada April 2011 menandai kemitraan jaringan global WBCSD di Indonesia.

IBCSD memfasilitasi kepemimpinan bisnis berkelanjutan, bermitra dengan pemerintah dan masyarakat sipil, serta menyediakan solusi untuk kebijakan Indonesia.

Sedangka GRASP 2030 merupakan wadah kolaborasi multi-pihak, termasuk sektor bisnis, pemerintah, dan aktor lain di sepanjang rantai nilai pangan.

Wadah ini bertujuan menghasilkan solusi dalam mengurangi susut dan sisa pangan (food loss and waste) di Indonesia.

GRASP 2030 diinisiasi oleh IBCSD dengan dukungan Waste and Resources Action Programme (WRAP).

Sejalan dengan target SDG 12.3 dan RPJMN 2025-2029, GRASP 2030 menekankan aksi bersama lintas sektor yang terukur dan berdampak.

Tujuannya untuk menekan kerugian ekonomi, dampak sosial, dan emisi lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan usaha.

Editor : Agus Warsudi