Peta Rawan Bencana Tak Digubris, Hampir Seluruh Jawa Barat Terancam Gerakan Tanah

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebenarnya telah menyiapkan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat. Dokumen tersebut memuat informasi rinci mengenai area yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bencana, salah satunya longsor.

Kepala Tim Kerja Gerakan Tanah PVMBG Badan Geologi, Oktori Prambada, menjelaskan bahwa peta tersebut tidak hanya menyoroti wilayah besar, tetapi juga menjangkau kawasan pedesaan yang dinilai rentan. Setiap zona diberi penanda warna berbeda untuk menunjukkan tingkat bahaya sekaligus menyesuaikan dengan rencana tata ruang.

Baca Juga

2.184 Orang Tewas akibat 9.016 Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Barat pada 2025

Pembaruan peta dilakukan secara berkala setiap tahun dan dapat mengalami perubahan dalam hitungan bulan mengikuti dinamika kondisi alam. Namun, data penting ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh banyak pemerintah daerah sebagai acuan mitigasi.

"Hanya 28 persen hingga 30 persen di Indonesia (manfaatkan peta kerawanan bencana) yang patuh dan mengikuti. Ini hasil survei dari 2024 dan memang ada sekitar 70 persen yang tidak memanfaatkan peta ini," kata Oktori dalam konferensi pers, Jumat (30/1/2026).

Pelaksana harian (Plh) PVMBG Badan Geologi, Edi Slameto, menegaskan bahwa keberadaan peta rawan bencana bukanlah informasi baru. Menurutnya, tantangan utama justru terletak pada kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat dalam menindaklanjuti peringatan tersebut.

Baca Juga

Diskuk Jabar Targetkan 3.000 UMKM Naik Kelas Ciptakan 30.000 Lapangan Kerja Baru

Ia menilai tidak menutup kemungkinan panduan sudah diterima, tetapi belum benar-benar diterapkan dalam perencanaan wilayah maupun aktivitas sehari-hari.

"Seperti zona kerentanan tanah ini selalu diberikan peringatannya sebulan sekali ke pemda di seluruh Indonesia," ungkap Edi.

Edi juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunggu bencana terjadi sebelum mengambil langkah pencegahan. Peristiwa longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menjadi contoh nyata pentingnya kesiapsiagaan sejak dini. Pemanfaatan peta diharapkan mampu menekan risiko korban apabila bencana datang.

Baca Juga

7 Tempat Sarapan Paling Dicari di Cimahi: Dari Warung Legendaris sampai Kafe Kekinian

"Jangan harus ada korban dulu baru percaya. Makanya kita harus bisa ada kesadaran dari sekarang," kata dia.

Memasuki akhir 2025, sejumlah wilayah di Jawa Barat mulai merasakan dampak bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa 27 kabupaten dan kota memiliki potensi mengalami gerakan tanah pada level menengah.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Mulku Engkun, mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada data PVMBG, BMKG, serta hasil kajian terhadap berbagai faktor seperti intensitas hujan, curah hujan, struktur tanah, hingga kondisi lingkungan.

Baca Juga

Investasi Ekraf Melambung 66 Persen, Pemerintah Siapkan KUR Rp10 Triliun untuk Intelektual Properti

"Hampir di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat potensi gerakan tanah menengah sampai dengan tinggi. Seperti di Kabupaten Bandung ada di Arjasari, Baleendah, Banjaran, Cisarua, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Ibun, Kertasari dan banyak lagi," ujar Teten.

Selain Kabupaten Bandung, potensi serupa juga teridentifikasi di Kabupaten Bandung Barat, meliputi Lembang, Parongpong, Cisarua, Gunung Halu, dan Rongga. Berdasarkan analisis PVMBG dan BMKG, kawasan-kawasan tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya pergerakan tanah.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa data mitigasi tidak cukup hanya tersedia—pemanfaatannya dalam kebijakan dan kesadaran publik menjadi kunci untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang.

Editor : Agung Bakti Sarasa