Waspada! Kebijakan Populis Dinilai Bisa Tekan Stabilitas Ekonomi Nasional

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Sejumlah pengamat menilai kebijakan fiskal pemerintah pusat perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Salah satu sorotan utama adalah potensi risiko jangka panjang apabila pengelolaan anggaran negara tidak dilakukan secara disiplin dan berbasis perhitungan ekonomi yang ketat.

Pengamat sosial, Mira H. Tohir, menyampaikan pandangannya di Bandung, Jumat (27/3/2026), bahwa stabilitas ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan anggaran, bukan semata oleh faktor eksternal.

Defisit dan Risiko Jangka Panjang

Menurut Mira, pelebaran defisit anggaran yang terjadi secara berkelanjutan dapat menjadi faktor yang memperlemah fondasi ekonomi negara.

Ia menegaskan bahwa tekanan fiskal tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui akumulasi kebijakan dalam jangka panjang yang tidak terkontrol.

“Negara tidak bangkrut dalam semalam, tetapi melalui akumulasi defisit yang terus melebar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan politik yang bersifat populis tanpa perhitungan fiskal yang matang berpotensi menimbulkan tekanan struktural pada APBN.

Simulasi Risiko Fiskal

Dalam pemaparannya, Mira menjelaskan bahwa dengan rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, kondisi fiskal masih tergolong dalam batas aman.

Namun, situasi tersebut dapat berubah jika terdapat tambahan belanja besar yang bersifat permanen tanpa diimbangi peningkatan pendapatan negara.

Salah satu contoh yang ia soroti adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 1,5 persen dari PDB atau setara Rp357 triliun per tahun.

Berdasarkan simulasi yang disampaikan, tambahan beban fiskal tersebut berpotensi meningkatkan rasio utang secara bertahap apabila tidak diiringi reformasi penerimaan negara.

Risiko Jangka Panjang APBN

Mira mengingatkan bahwa jika tekanan belanja terus meningkat, ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit dan APBN berpotensi lebih banyak digunakan untuk pembayaran kewajiban, termasuk bunga utang.

Dalam skenario jangka panjang, ia menyebut risiko pelebaran rasio utang dapat terjadi apabila kebijakan ekspansif tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara secara berkelanjutan.

Sorotan Tata Kelola Kebijakan

Selain aspek fiskal, Mira juga menyoroti fenomena echo chamber leadership, yaitu kondisi ketika pengambil kebijakan hanya menerima pandangan yang memperkuat keyakinan tanpa kritik yang memadai.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memperbesar risiko kesalahan kebijakan karena minimnya evaluasi dari pihak yang memiliki kapasitas analitis independen.

“Kesalahan kebijakan tidak pernah dikoreksi dan justru diperbesar,” tambahnya.

Perbandingan Internasional dan Peringatan

Dalam analisisnya, ia juga menyinggung beberapa negara yang pernah mengalami krisis ekonomi akibat salah kelola kebijakan, seperti Venezuela dan Zimbabwe.

Kedua negara tersebut menjadi contoh bagaimana kebijakan ekonomi yang tidak disiplin dapat berdampak pada hiperinflasi dan krisis mata uang.

Imbauan Kebijakan

Mira menegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada disiplin fiskal dan kualitas pengambilan keputusan.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat pada akhirnya akan menanggung dampak dari kebijakan ekonomi melalui inflasi, pajak, dan biaya hidup yang meningkat.

“Negara jarang runtuh karena kekurangan sumber daya, tetapi karena matematika ekonomi diabaikan,” tutupnya.

Editor : Rizal Fadillah