Warga Bogor Barat Ancam 'Cerai' dari Jabar: Pilih Gabung Banten Jika Aspirasi Terus Diabaikan
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tensi politik dan sosial di ujung barat Kabupaten Bogor memanas. Ratusan warga yang berasal dari poros Rumpin, Cigudeg, hingga Parungpanjang mengepung Kantor Bupati Bogor pada Senin (4/5/2026). Mereka membawa tuntutan radikal: Meminta wilayah Bogor Barat memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan bergabung dengan Provinsi Banten.
Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan "pengabaian sistematis" terhadap pembangunan di wilayah mereka. Isu kemacetan, polusi tambang, hingga ketimpangan ekonomi menjadi pemantik utama ledakan amarah warga tersebut.
Aksi massa ini bukan tanpa sebab. Sejak siang hari, para demonstran menyuarakan kegelisahan mereka terkait karut-marut regulasi pertambangan yang tak kunjung usai. Warga merasa terjebak di antara dua pilihan sulit: polusi udara dan kerusakan jalan akibat truk tambang, atau kebijakan pembatasan jam operasional yang mematikan pendapatan ekonomi lokal.
Pembangunan jalur khusus tambang yang telah dijanjikan bertahun-tahun dianggap hanya menjadi "proyek hantu" yang tak kunjung terealisasi secara utuh.
"Kami datang ke sini bukan untuk hura-hura. Kami menagih janji yang selama ini hanya menjadi angin surga. Gubernur Jawa Barat seolah menutup mata terhadap penderitaan kami yang ada di ujung barat provinsi ini," teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Narasi mengenai perpindahan administrasi wilayah ke Provinsi Banten menjadi sorotan utama dalam unjuk rasa kali ini. Koordinator aksi, Fadlan, menegaskan bahwa kedekatan geografis dan kesamaan kultur membuat opsi bergabung dengan Banten menjadi sangat rasional bagi mereka.
Fadlan menilai, selama ini Bogor Barat hanya dianggap sebagai penyumbang sumber daya alam tanpa mendapatkan timbal balik pembangunan yang setimpal. Ia mengibaratkan wilayahnya seperti "anak tiri" yang ditinggalkan dalam kondisi rusak.
"Secara jarak, kami ke Banten jauh lebih dekat. Jika Gubernur Jawa Barat memang sudah tidak peduli dan tidak mau mendengar suara kami, maka kami meminta dengan hormat agar wilayah Bogor Barat diserahkan saja ke Provinsi Banten," tegas Fadlan di hadapan massa yang riuh.
Keluhan utama warga berpusat pada ketiadaan solusi permanen terkait jalur logistik tambang. Truk-truk raksasa yang melintasi jalan umum setiap hari tidak hanya menyebabkan kemacetan parah, tetapi juga sering memicu kecelakaan fatal yang merenggut nyawa warga setempat.
Fadlan menambahkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jabar selama ini bersifat reaktif dan "bongkar pasang", sehingga tidak menyentuh akar permasalahan kesejahteraan pekerja dan keamanan warga.
"Masalah jalur tambang, jam operasional, hingga kesejahteraan pekerja tambang tidak pernah ada solusi permanen. Yang ada hanya kebijakan bongkar pasang yang justru merugikan kami di lapangan. Kami butuh pemimpin yang mau turun langsung, bukan hanya memberikan janji di media sosial," pungkasnya.
Meskipun sempat memicu kemacetan panjang di pusat pemerintahan Cibinong, aksi unjuk rasa berlangsung relatif kondusif dengan pengawalan ketat kepolisian. Perwakilan warga dilaporkan telah diterima untuk melakukan audiensi di dalam Kantor Bupati Bogor guna mencari jalan tengah.
Namun, pesan warga sudah bulat: Jika dalam waktu dekat tidak ada intervensi nyata dari Gubernur Jawa Barat, mereka mengancam akan kembali dengan massa yang jauh lebih besar. Fenomena tuntutan "pisah wilayah" ini menjadi alarm keras bagi Bandung untuk segera menoleh ke arah Barat sebelum terlambat.
Editor : Agung Bakti Sarasa