Soroti Isu Kemiskinan hingga Jatinangor, PMII Jabar Geruduk Gedung DPRD

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ratusan keresahan publik, mulai dari problem kemiskinan yang mencekik hingga tingginya angka pengangguran di Jawa Barat, resmi disuarakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat. Aspirasi ini disampaikan langsung dalam audiensi hangat di Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin malam (25/5/2026).

Total ada 36 poin catatan kritis yang disodorkan PMII kepada perwakilan rakyat. Salah satu tuntutan mendesak yang mencuat adalah keinginan mahasiswa untuk melakukan dialog empat mata dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, demi membedah visi program kerja secara langsung.

Baca Juga

Abaikan Kebutuhan Dasar Warga, Ratusan Mahasiswa Beberkan Rapor Merah Pemprov Jabar

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menyambut baik langkah PMII. Ia menegaskan bahwa kritik tersebut adalah nutrisi bagi kinerja pemerintah daerah. Bagi Buky, mahasiswa adalah mata dan telinga tambahan bagi legislatif untuk memotret realitas di lapangan yang mungkin luput dari radar pemerintah.

“Saya kira kan ini aspirasi yang menurut saya positif ya,” ujar Buky seusai pertemuan.

Menjembatani Aspirasi dengan Data Teknis

Dalam forum tersebut, DPRD Jabar tidak hanya menampung suara mahasiswa secara pasif. Buky sengaja menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terjadi dialog berbasis data. Tujuannya agar terjadi sinkronisasi antara jeritan masyarakat di bawah dengan kebijakan teknis yang dijalankan pemerintah.

Baca Juga

Meski Diguyur Hujan, Massa PMII Tetap Demo di Depan Kantor DPRD Jabar Tolak Kenaikan BBM

“Jadi kami juga dari DPRD merasa bahwa, kalau toh ada yang bolong-bolong dari rakyat kami, kan bisa diisi oleh masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa,” tambah Buky.

Dengan hadirnya pihak OPD, celah atau gap dalam pelayanan publik diharapkan bisa diidentifikasi lebih tajam.

“Nah tadi kita kan mengundang beberapa OPD, supaya bisa menjelaskan secara teknis ya, jadi antara aspirasi mahasiswa dengan yang disampaikan secara teknis dari beberapa OPD, jadi kan bisa kelihatan tuh bolongnya di mana,” tuturnya menjelaskan alur diskusi.

Siap Fasilitasi Pertemuan dengan Gubernur

Terkait permintaan PMII untuk bertemu langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi, pihak DPRD menyatakan komitmen untuk menjadi jembatan komunikasi. Buky bahkan mengaku telah langsung mengomunikasikan permintaan tersebut kepada orang nomor satu di Jawa Barat itu.

“Kemudian juga akhirnya meminta dijembatani untuk bisa ketemu dengan gubernur, supaya gubernur juga bisa menjelaskan program-program beliau yang bisa langsung didengar langsung,” ungkap Buky.

Meski telah mengirimkan pesan singkat, Buky menekankan bahwa eksekusi pertemuan akan menyesuaikan jadwal padat Gubernur. “Tadi saya sudah WA Gubernur, menyampaikan keinginan, adik-adik PMII kan untuk berkomunikasi dengan Gubernur. Semua bisa bertemu, nanti kan kita lihat waktunya kapan,” tegasnya.

Proyeksi Kawasan Terpadu Jatinangor

Selain isu sosial, audiensi tersebut juga menyinggung masa depan kawasan Jatinangor. Meski pembahasan belum menyentuh detail teknis, DPRD Jabar mengakui telah melakukan observasi lapangan terkait urgensi fasilitas umum dan keamanan di sana, seperti kebutuhan akan kantor Polsek dan Koramil yang lebih representatif.

Namun, Buky mengingatkan bahwa menata Jatinangor bukan perkara mudah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor karena melibatkan aset provinsi, akses jalan nasional, hingga pengaturan lalu lintas kendaraan berat.

“Kalau di aset provinsi, tentu harus dibicarakan. Iya, saya kira harus, karena memang disitu kan ada jalan nasional, ada tiga wilayah-wilayah provinsi, jadi harus dibicarakan,” pungkasnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa