Aksi Demonstrasi BEM UI Hari Ini, Pemerintah Pastikan Koordinasi Atasi Tantangan Ekonomi

JAKARTA, iNewsBandungraya.id -  Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 12 Juni 2026 di Jakarta dengan mengangkat narasi Reformasi Jilid II. 

BEM UI meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional dalam waktu 18 hari.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun buka suara terkait aksi demo BEM UI itu.

Menurut Prasetyo, pemerintah menghargai dan menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan. 

"Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah," ujar Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026) lalu.

Prasetyo menegaskan pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Ia menilai publik dapat melihat adanya koordinasi intensif antarinstansi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Meski demikian, ia mengakui penyelesaian persoalan ekonomi bukan perkara mudah karena dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Sekali lagi, kita yakin langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini," jelasnya.

Menanggapi tenggat waktu 18 hari yang diberikan BEM SI, Prasetyo menilai tidak semua persoalan dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh pihak tertentu. Menurutnya, perbaikan ekonomi membutuhkan langkah yang berkelanjutan dan tidak bisa dicapai secara instan.

"Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu," tegas Prasetyo.

Meski demikian, ia memahami ultimatum tersebut lahir dari semangat mahasiswa yang ingin melihat kondisi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Prasetyo menilai semangat tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang saat ini juga terus bekerja untuk memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai potensi gejolak politik memang selalu ada dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya sebuah gerakan massa besar tidak akan muncul tanpa alasan mendasar yang kuat. Ia menyebut terdapat tiga faktor utama yang dapat memicu ketidakstabilan politik, yakni daya beli masyarakat, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik.

Meski demikian, Sarmuji optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki kemampuan untuk menjaga kondisi tersebut tetap terkendali. Karena itu, berbagai seruan aksi yang berpotensi menciptakan persepsi instabilitas dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini.

Di tengah fokus pemerintah memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas nasional dinilai menjadi modal utama untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar