Komisi II Dorong Modernisasi Pelabuhan Ikan di Jabar untuk Genjot Ekonomi Pesisir

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong Pemprov Jabar untuk mempercepat peningkatan status sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). 

Upaya tersebut dinilai penting guna memperluas pelayanan pelabuhan, meningkatkan aktivitas ekonomi sektor perikanan, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.

Baca Juga

Komisi II DPRD Jabar Dorong Kesejahteraan Petani

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati mengatakan saat ini masih terdapat sejumlah pelabuhan di Jawa Barat yang berstatus Pangkalan Pendaratan Ikan sehingga ruang lingkup pelayanannya masih terbatas. 

Padahal, apabila statusnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai, pelabuhan tersebut akan mampu melayani kapal-kapal perikanan dari berbagai daerah, tidak hanya nelayan lokal.

“Peningkatan status pelabuhan akan membuka peluang yang lebih besar bagi Jawa Barat dalam meningkatkan aktivitas perikanan. Dengan demikian, hasil tangkapan ikan dapat didaratkan di pelabuhan-pelabuhan Jawa Barat sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan PAD sekaligus memudahkan pendataan produksi perikanan,” ujar Lina, dikutip, Rabu (22/7/2026).

Ia menambahkan, selama ini banyak kapal nelayan memilih mendaratkan hasil tangkapannya di luar Jawa Barat karena keterbatasan fasilitas pelabuhan yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal.

Menurutnya, apabila pelabuhan-pelabuhan tersebut telah berstatus Pelabuhan Perikanan Pantai, maka aktivitas ekonomi di kawasan pesisir akan semakin berkembang. Kehadiran kapal-kapal dari luar daerah juga diyakini akan mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan usaha yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Komisi II DPRD Jawa Barat, akan mendorong Pemprov Jabar melalui perangkat daerah terkait untuk segera mengajukan peningkatan status pelabuhan kepada pemerintah pusat. Mengingat, kewenangan penetapan status pelabuhan berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami berharap proses ini dapat dipercepat sehingga pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat mampu berkembang menjadi pusat aktivitas perikanan yang lebih modern, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya. (*)

Editor: Abdul Basir