Hadapi Beragam Tantangan, BGN Diminta Benahi Tata Kelola Program MBG

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id  – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai salah satu kebijakan sosial terbesar pemerintah yang telah menjangkau jutaan penerima manfaat melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Namun, di balik capaian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi berbagai tantangan petunjuk teknis, penataan SPPG, penutupan sementara portal mitra, evaluasi keamanan pangan, hingga proses hukum dugaan korupsi, seharusnya menjadi momentum kelola.

Baca Juga

Pasca Pencopotan Dadan Hindayana, Kantor BGN Dikabarkan Digeledah Kejagung, Ada Apa?

Pengamat tata kelola publik sekaligus Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan dinamika yang terjadi, mulai dari perubahan petunjuk teknis, penataan SPPG, penutupan sementara portal mitra, evaluasi keamanan pangan, hingga proses hukum dugaan korupsi, seharusnya menjadi momentum memperkuat sistem.

"Program ini terlalu penting untuk gagal. Yang harus diperbaiki bukan tujuan programnya, melainkan tata kelolanya," ujar Iskandar dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).

Menurutnya, BGN menghadapi tantangan besar karena harus membangun organisasi sekaligus menjalankan program nasional dalam waktu singkat. Seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat, kompleksitas tata kelola juga ikut bertambah.

Baca Juga

Bukan Sekadar Penonton, Warga Nahdliyin Didorong Jadi Penyuplai Utama Program MBG

IAW menilai perubahan kebijakan dalam pelaksanaan MBG merupakan hal wajar. Namun, setiap perubahan harus disertai aturan transisi yang jelas, kepastian administrasi, serta penjelasan tertulis agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan mitra dan pemangku kepentingan.

Iskandar juga menyoroti temuan Ombudsman RI yang mengidentifikasi potensi maladministrasi, seperti penundaan berlarut, diskriminasi, inkompetensi, dan penyimpangan prosedur. Selain itu, transparansi penetapan mitra, pengawasan, serta keamanan pangan dinilai masih perlu diperkuat.

Terkait penutupan sementara portal mitra, IAW mendorong adanya keterbukaan data dan audit digital terhadap seluruh proses administrasi agar setiap persetujuan maupun aktivasi titik SPPG dapat  dipertanggungjawabkan, juga meminta pemerintah menghitung ulang struktur pembiayaan operasional SPPG agar sejalan dengan tambahan kewajiban yang harus dipenuhi mitra, termasuk pengupsi yang tengah diproses aparat penegak hukum, Iskandar menilai kasus tersebut harus dihormati.

Baca Juga

Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Pemerintah Perkuat Ekonomi dari Akar Rumput

"Yang dibutuhkan adalah keterbukaan data. Dari sana akan terlihat apakah suatu titik merupakan kelanjutan proses lama, relokasi, pengecualian, atau memang keputusan baru," katanya.

IAW juga meminta pemerintah menghitung ulang struktur pembiayaan operasional SPPG agar sejalan dengan tambahan kewajiban yang harus dipenuhi mitra, termasuk pengelolaan fasilitas dan limbah.

Di sisi lain, kasus dugaan keracunan makanan harus menjadi evaluasi serius. Menurut Iskandar, setiap kejadian perlu diusut melalui investigasi ilmiah, sementara sistem pengawasan pangan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa.

Baca Juga

Temui Tim Pendamping Keluarga di Cianjur, Menteri BKKBN Pastikan Distribusi MBG 3B Berjalan Lancar

Selain itu, IAW menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak cukup menjadi tolok ukur keberhasilan program. Audit kinerja dan audit kepatuhan dinilai perlu diperluas untuk mengukur efektivitas MBG secara menyeluruh.

Terkait dugaan korupsi yang tengah diproses aparat penegak hukum, Iskandar menilai kasus tersebut harus dihormati sesuai asas praduga tak bersalah. Namun, hal itu juga menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem pengendalian internal.

"Kalau ada dugaan penyimpangan, yang harus diperbaiki bukan hanya orangnya, tetapi juga sistem yang memungkinkan penyimpangan itu terjadi," ujarnya.

Baca Juga

Keluhkan Mual dan Pusing Usai Santap Menu MBG, Belasan Pelajar di Cimahi Dilarikan ke 3 Rumah Sakit

IAW mengusulkan sejumlah pembenahan, di antaranya kodifikasi regulasi MBG, kontrak baku nasional bagi mitra, digitalisasi administrasi, penguatan pengawasan terpadu, serta perluasan audit BPK dan evaluasi BPKP hingga aspek efektivitas program, keamanan pangan, dan kepastian hukum bagi mitra.

"Sebab, dapur negara tidak cukup hanya menghasilkan makanan. Dapur negara harus menghasilkan kepercayaan," kata Iskandar.. (*)

Editor : Abdul Basir