Sentil Kebijakan Gubernur Jabar, FWK: Penataan Kota Jangan Hanya Sekadar Konten

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Langkah masif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata kawasan perkotaan melalui pembongkaran bangunan liar menuai sorotan tajam dari kalangan wartawan. Penertiban yang ditujukan untuk mengembalikan fungsi trotoar serta saluran air tersebut diminta tidak melupakan nasib para pedagang kecil yang terdampak langsung di lapangan.

Kritik mendalam ini mengemuka dalam forum diskusi yang digelar oleh Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Jawa Barat di Sekretariat FWK Jabar, Jalan Braga, Bandung.

Secara prinsip, upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum patut diacungi jempol. Namun, eksekusi penertiban di tengah kondisi ekonomi yang menghimpit—ditandai penurunan daya beli dan melonjaknya harga kebutuhan pokok—dinilai membutuhkan empati ekstra dari jajaran pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ketua FWK Jabar, Tatang Suherman, menyuarakan bahwasanya penataan ruang publik seharusnya berjalan beriringan dengan penyediaan sarana alternatif bagi penopang ekonomi kerakyatan.

"Mereka rakyat kecil yang mengandalkan hidupnya dari berdagang. Untuk menyewa kios karena mahal akhirnya mereka terpaksa memanfaatkan lahan itu, " tegas Tatang.

Soal Ganti Rugi dan Nasib Relokasi

Persoalan tak berhenti pada aksi pembongkaran fisik semata. Komitmen pemerintah daerah terkait kompensasi bagi para pelaku usaha mikro yang tergeser juga turut dipertanyakan keberadaannya.

Sekretaris Umum FWK Jabar, Kurnia Nugraha, membeberkan fakta lapangan mengenai nasib para pedagang pasca-penertiban yang hingga kini masih menggantung.

"Tapi faktanya mereka tidak menerima. FWK mohon agar info ini ditindak lanjuti lebih bagus kalau mereka direlokasi, " kata Kurnia.

Sejalan dengan hal itu, Bendahara FWK Jabar, Mantoyo, menggarisbawahi pentingnya kepekaan pemerintah daerah terhadap penderitaan wong kecil. Menurutnya, fokus utama jajaran Pemprov Jabar saat ini semestinya tertuju pada perancangan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Soroti Anggaran Defisit dan Janji Politik

Selain isu ruang publik, FWK Jabar turut membedah kondisi tata kelola keuangan daerah tahun 2026 yang dinilai memprihatinkan. Adanya defisit anggaran menjadi sinyal kuat bahwa manajemen finansial di tubuh Pemprov Jabar membutuhkan perbaikan menyeluruh agar berjalan lebih efektif dan efisien.

Sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan—yang menjadi janji kampanye utama Kepemimpinan Dedi Mulyadi—didesak untuk segera direalisasikan secara konkret tanpa penundaan.

"Tidak hanya sebatas diucapkan tetapi harus direalisasikan, " kata Tatang.

Kurnia menimpali bahwa persoalan administratif yang sempat mencederai hak pegawai, seperti keterlambatan pembayaran gaji P3K, wajib dievaluasi total agar tidak terulang di tahun 2027.

Realitas Lapangan: Bukan Sekadar Materi Konten

Berdasarkan pengamatan langsung di tengah masyarakat, kondisi perekonomian warga di akar rumput menunjukkan taraf yang makin memprihatinkan. FWK meminta para pemangku kebijakan mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota untuk rajin turun ke bawah menyaksikan realitas sesungguhnya tanpa sekat.

"Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” katanya.

Tatang menambahkan, gelombang PHK dan tidak seimbangnya kenaikan pendapatan dengan inflasi memaksa banyak pihak mencari jalan pintas bertahan hidup, mulai dari mengumpulkan barang bekas hingga mengambil pekerjaan sampingan.

'Banyak juga karyawan yang awalnya berkecukupan sekarang nyambi ngojek atau dagang cemilan untuk menambah kebutuhan. Ini karena penghasilan meeka sebagai karyawan tidak bertambah tetapi kebutuhan hidup meningkat, "tegasnya.

Kondisi masyarakat rentan dan korban pemutusan hubungan kerja ini dinilai sangat membutuhkan perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah, bukan sekadar penataan visual kota semata.

Editor: Agung Bakti Sarasa