Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Jelang Persib Vs Bali United, Igor Tolic Bawa Kabar Baik soal Kesiapan Skuad Maung Bandung
Advertisement . Scroll to see content

Kasus Penyadapan Presiden Berujung Mutasi, 3 Jenderal Polri Dicopot dari Jabatan Strategis

Minggu, 22 November 2026 | 15:55 WIB
  • author Susana
Kasus Penyadapan Presiden Berujung Mutasi, 3 Jenderal Polri Dicopot dari Jabatan Strategis
Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta. (Foto: AI).

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memutasi tiga perwira tinggi (pati) Polri yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya kini ditempatkan sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas (Pati Yanma) Polri.

Tiga jenderal tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.

Surat telegram tersebut ditandatangani Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM), Irjen Deni Dharmapala.

Pemindahan jabatan ini membuat ketiganya tidak lagi menempati posisi sebelumnya di lingkungan Polri. Salah satu perubahan terjadi pada jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri yang sebelumnya dipegang Ahrie Sonta.

Posisi tersebut kini dipercayakan kepada Brigjen Iksantyo Bagus Pramono. Sebelumnya, Iksantyo menjabat Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karosundokinfokum) Divkum Polri.

Sementara itu, Eko Hadi Santoso sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Adapun Slamet Uliandi merupakan Pati Bareskrim Polri yang bertugas di luar struktur.

Empat Jenderal Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Mutasi tiga pati tersebut berlangsung di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri juga menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Dengan demikian, terdapat empat jenderal yang terseret dalam perkara tersebut, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi maupun prosedur yang semestinya.

Sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.

Selain dugaan penyadapan ilegal, perkara tersebut turut mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat

Sebelum dimutasi ke Yanma Polri, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah menjalani proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah menjalani sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan akses perangkat teknologi Polri saat menjabat sebagai Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Namun, ia menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Eko dinyatakan terbukti melakukan akses ilegal menggunakan perangkat Mabes Polri untuk penyadapan. Atas putusan PTDH tersebut, Eko juga mengajukan banding.

Sementara itu, proses penanganan pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Listyo Sigit, Ahrie, dan Eko Ditahan, Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah

Dalam perkembangan perkara tersebut, Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri.

Adapun Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kondisi kesehatan.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan dugaan penyadapan terhadap kepala negara serta berbagai kalangan masyarakat.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.

Proses hukum terhadap perkara dugaan penyadapan tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara dan dugaan penyalahgunaan perangkat teknologi milik institusi kepolisian.

Editor: Rizal Fadillah

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut