BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Aksi unjuk rasa dalam merespon kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah daerah.
Aksi unjuk rasa atau demo ini sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa yang dikenal sebagai penyambung lidah rakyat.
Dalam aksinya, mereka berorasi di depan gedung pemerintahan di daerahnya masing-masing.
Bahkan, aksi unjuk rasa ini ada yang dilakukan sebelum pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM.
Nah, berikut ini daftar daerah di Jawa Barat yang menggelar aksi unjuk rasa sebelum dan setelah pemerintah resmi menaikkan harga BBM.
1. Majalengka
Puluhan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majalengka beraksi atas rencana kenaikan BBM bersubsidi jelas Pertalite. Sejumlah tuntutan disampaikan massa dalam aksi yang digelar di Gedung DPRD Majalengka Jalan KH Abdul Halim, Rabu (30/8/2022).
Ketua Umum HMI Cabang Majalengka, Agi Mukhlis Bahari menilai, masyarakat masih belum benar-benar bisa bangkit, setelah dilanda Pandemi Covid 19. Di sisi lain, kini muncul rencana adanya kenaikan BBM bersubsidi.
"Karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19," kata Agi.
2. Garut
Mahasiswa di Kabupaten Garut menolak wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite dan solar, Selasa (30/8/2022). Penolakan disampaikan dalam unjuk rasa yang digelar puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Garut di dua lokasi berbeda.
Puluhan mahasiswa yang membawa bendera dan spanduk bertuliskan "Menolak Kenaikan BBM" itu berunjuk rasa di depan kompleks Sekretariat Daerah (Setda) dan DPRD Kabupaten Garut. Selain berisi tulisan menolak kenaikan BBM, spanduk mahasiswa juga berisi kata-kata, "8 Tahun Bupati Gagal".
Koordinator unjuk rasa Taufik Rofi Nugraha mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menimbulkan multiplier effect.
"Dampaknya seperti inflasi tinggi, turunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya angka kemiskinan," kata Taufik pada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (30/8/2022).
3. Indramayu
Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Indramayu menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu, Senin (29/8/2022). Mereka menggelar unjuk rasa dan menolak wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah menurunkan tarif dasar listrik dan mendesak pemberantasan mafia di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan dengan melakukan penegakan hukum adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Ketua HMI Cabang Indramayu Robi Saputra mengatakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, justru akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat.
"Terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19," kata Ketua HMI Cabang Indramayu kepada MNC Portal Indonesia (MPI).
4. Cirebon
Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM diwarnai kericuhan antara ratusan mahasiswa dan polisi serta anggota DPRD Kota Cirebon, Senin (5/9/2022). Mereka terlibat aksi saling dorong dan nyaris baku hantam dengan wakil rakyat di depan gerbang gedung DPRD Kota Cirebon.
Dalam aksinya, mahasiswa meminta BBM kembali mengusut mafia migas yang diduga berkeliaran. Kericuhan tersebut terjadi saat salah satu anggota dewan mendorong mahasiswa, sehingga petugas kepolisian yang bersiaga, harus mengevakuasi anggota dewan yang memukul mundur ratusan mahasiswa yang kian memanas.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakan kenaikan BBM yang membuat masyarakat semakin terpuruk. Mahasiswa juga meminta Dewan menjadi penyambung lidah massa dan rakyat agar Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali diturunkan.
"Selama ini dewan hanya menampung tanpa tindakan yang nyata terhadap tuntutan kami," teriak Ketua Umum HMI Cirebon, Yasin Sutisna, Senin (05/09/2022).
5. Garut (lagi)
Kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu mendapat kecaman puluhan mahasiswa di Kabupaten Garut. Hal tersebut terungkap dalam aksi yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di Jalan Patriot, Kabupaten Garut, Senin (5/9/2022).
Dengan membawa spanduk dan poster berisi penolakan serta kritikan terhadap pemerintah, puluhan mahasiswa ini menggelar protes di tengah jalan. Aksi tersebut, praktis membuat jalan tidak bisa dilintasi kendaraan selama demo berlangsung.
Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Kabupaten Garut, Ajang Ahmad Haris menilai, keputusan pemerintah menaikan BBM bersubsidi telah mengganggu upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Menaikkan harga BBM, secara otomatis berdampak pada segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Pemerintah memiliki kebijakan untuk memulihkan ekonomi seperti peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas dan ekspansi moneter. Namun menaikkan harga BBM, justru mengganggu kebijakan pemerintah itu sendiri," kata Ajang Ahmad Haris.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
