BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Bentuk penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo terus bergulir. Dari mulai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, elemen masyarakat, driver ojek online atau ojol hingga buruh.
Penolakan juga disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Belum lama ini, Fraksi PKS walk out dari persidangan DPR sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM.
Hari ini, Sabtu 10 September 2022, PKS Kota Bandung menyuarakan penolakan harga BBM dengan menggelar aksi flash mob di beberapa titik di Kota Bandung.
aksi flash mob yang dilakukan sejak pukul 8.00 WIB dan baru berakhir pukul 10.00 WIB itu, para kader PKS turun ke jalan, membentangkan poster dan spanduk. Seperti kader DPC PKS Ujungberung, Cinambo dan Cilengkrang, berdiri berjajar di trotoar jalan.
Kader DPC PKS itu berbaris dari lampu merah RSUD sampai Pasar Ujungberung. Kemudian kader lain pun melakukan hal sama di depan Borma Cipadung hingga Bundaran Cibiru. Aksi para kader PKS menarik perhatian masyarakat dan pengendara yang melintas.
Selain di kawasan Bandung Timur, flash mob menolak kenaikan BBM juga dilakukan kader PKS lain di Simpang Samsat Jalan Soekarno-Hatta, Buahbatu, dan Leuwipanjang.
Kemudian, simpang Rumah Sakit Immanuel, Jalan Pajajaran, Jalan Rajawali Timur, Simpang Cikapayang Dago, Simpang Sentot Alibasya-PPH Mustofa, dan Jalan Sukamiskin.
Diketahui, flash mob merupakan kegiatan kelompok yang berkumpul pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, untuk melakukan gerakan tertentu dalam waktu singkat.
Sebelumnya, Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi itu karena membebani rakyat. Pemerintah sebaiknya berpihak kepada rakyat, daripada menaikan BBM sebesar 30 persen.
"Kenaikan BBM bersubsidi agar ditinjau ulang karena sangat membebani rakyat," kata Haru Suandharu, Selasa (30/8/2022).
Kang Haru menyatakan, sebaiknya pemerintah melihat kondisi ekonomi rakyat saat ini yang masih terpuruk akibat terdampak badai pandemi Covid-19 selama dua tahun.
"Saya melihat pemerintah sebaiknya melihat kondisi ril rakyat saat ini. Pembangunan IKN, kereta cepat sebaiknya ditunda. Silakan saja (dilanjutkan pembangunan IKN dan kereta cepat) jika kondisi ekonomi membaik," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar tersebut.
Saat ini, tutur Ketua DPW PKS Jabar, saat ini dunia dalam resesi global. "Di tengah resesi global saat ini, kondisi negara saat ini belum tepat untuk membangun mega proyek yang digaungkan pemerintah," tutur Ketua DPW PKS Jabar.
Ibaratnya, kata Kang Haru, seperti rumah roboh yang menimpa rakyat. "Apa artinya monumen luar biasa tersebut, jika membebani rakyat. Ibarat sudah jatuh, tertimpa rumahnya yang roboh," ucap Kang Haru.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
