BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat masih menyusun peta kerawanan Pemilu 2024. Proses penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP) 2024 menggandeng bawaslu 27 kabupaten/kota.
Begitu disampaikan Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan saat dihubungi, Kamis (17/11/2022).
"Secara umum, kita memetakan soal aspek politik, konteks lokal berdasar dengan data trend pada pelaksanaan Pemilu 2019 maupun Pilkada serentak 2020 di Jawa Barat kemarin," kata Abdullah.
Menurut Abdullah, saat ini belum bisa dipastikan daerah mana saja yang dikategorikan rawan. Mengingat proses penyusunan IKP 2024 harus dilakukan secara komprehensif.
Kendati demikian, pihaknya memiliki sejumlah kasus atau sorotan yang terjadi di pemilu sebelumnya. Misalnya isu politik uang (money politic), politisasi SARA, hingga narasi kebohongan atau hoaks.
"Ini yang menjadi PR bagi kita soal semacam itu, termasuk soal netralitas ASN," ujar Abdullah.
Maka dari itu, sejumlah langkah diambil Bawaslu Jabar sebagai catatan Pemilu 2019 atau Pilkada serentak 2020 untuk mencegah terjadinya berbagi kasus tersebut.
Pertama, Bawaslu Jabar membentuk sekolah kader pengawas partisipatif. Ini merupakan bagian dari memperkuat program pengkaderan pengawasan yang menyasar kaum muda di 27 kabupaten/kota.
Kedua, komunikasi juga intens dilakukan Bawaslu dengan multi stakeholders, di antaranya dengan ormas keagamaan, kepemudaan, sampai ke kelompok perempuan.
"Komunikasi itu intens kita lakukan agar pemilu ini tidak dirusak oleh praktik-praktik yang merusak integritas semacam kasuistik tadi," ucapnya.
Kemudian, partai politik juga tak luput dari perhatian Bawaslu. Peserta pemilu ini rutin diberikan pemahaman agar bisa berkompetisi secara fair.
"Di dalam internal Bawaslu juga diperkuat soal fungsi-fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penegakan hukum pemilunya," jelasnya.
Disinggung soal Pileg dan Pilpres berdekatan dengan Pilkada serentak 2024, Abdullah mengatakan, hal itu pastinya memerlukan perhatian ekstra. Beban penyelenggaraan Bawaslu sebagai pengawas bertambah dibanding pemilu sebelumnya.
"Tentu beban teknis penyelenggaraan atau beban fungsi di pengawasan pemilu akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pemetaan penyusunan, pola strategi kelembagaan sudah kita rancang juga untuk mengarah ke situ," bebernya.
Salah satu yang dilakukannya adalah melakukan perekrutan jajaran ad hoc hingga tingkat kecamatan. Setiap kecamatan diisi 3 orang jajaran ad hoc pengawas pemilu. Jika ditotalkan, seluruh Jawa Barat ada sekitar 1.881 jajaran ad hoc.
"Ini cukup membantu. Ditambah memperkuat soal pola kelembagaan dalam penguatan fungsi, strategi-strategi pencegahan kita masifkan," tandasnya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
