BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kematian bayi (AKB) di Jawa Barat menukik tajam dalam rentang 50 tahun. Saat ini, penurunan AKB di Jabar mencapai 90 persen.
Selama satu dekade terakhir, AKB menurun signifikan dari 26 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 13,56 per 1.000 kelahiran hidup. Selain itu, angka ini lebih rendah dari AKB rata-rata nasional.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat (Dinkes Jabar), Nina Susana Dewi mengatakan, turunnya AKB di Jabar menunjukkan orang tua semakin sadar untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin (minimal enam kali selama kehamilan) termasuk memeriksakan kesehatan bayinya pasca lahir.
"Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak baik di Fasyankes Primer maupun rujukan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu dan anak, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media edukasi telah memberikan dampak terhadap penurunan AKI dan AKB," terang Nina, Selasa (31/1/2023).
Angka kematian maternal atau Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain.
Hasil Long Form SP2020 menunjukkan, AKI di Jabar sebesar 187 yang artinya terdapat 187 kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan atau masa nifas dari 100.000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berumur 0-11 bulan (kurang dari 1 tahun). Dalam rentang 50 tahun (periode 1971-2022), penurunan AKB di Jabar mencapai 90 persen.
Nina menuturkan, upaya Dinkes Jabar dalam pencapaian penurunan AKI – AKB, yakni dengan peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan sarana dan prasarana, dan pendampingan masyarakat, diantaranya dengan Skrining Layak Hamil (calon pengantin dan Pasangan Usia Subur/PUS), edukasi gizi seimbang kepada ibu hamil serta pelibatan kader dalam deteksi dini risiko di masyarakat.
"Untuk kapasitas SDM antara lain dilakukan pelatihan dokter umum, juga pelatihan kepada tenaga kesehatan dalam tata laksana penyebab terbanyak kematian bayi," ujar Nina.
Selain itu, dilakukan pula kolaborasi kemitraan baik dengan Kementerian/Lembaga dalam hal ini Bappenas, Kemendagri, dan BKKBN, kemudian dengan pihak swasta, USAID serta perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Pihak Dinkes Jabar melakukan pula surveilans kematian ibu dan bayi berupa peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan kematian, umpan balik secara berjenjang serta peningkatan kualitas Audit Maternal dan Perintal Surveilans Respons (AMPSR).
Nina menambahkan, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penurunan AKI – AKB, di antaranya dengan fasilitasi Tim AMPSR Kabupaten/Kota maupun penguatan supervisi fasilitatif dan pendampingan pelayanan kesehatan Matneo (maternal dan neonatal).
Pemerintah kabupaten/kota juga didorong untuk peningkatan kualitas layanan Matneo dengan penyediaan SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Pemprov Jabar pun mendorong Kabupaten/Kota untuk rancangan kebijakan dalam penurunan AKI/AKB, termasuk perencanaan dan penganggaran terintegrasi.
"Dalam kolaborasi ini dilakukan pula peningkatan nakes dalam pelayanan kesehatan Matneo dengan anggaran Provinsi," ungkapnya.
Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jabar, Isti Larasati Widiastuty mengatakan, selama periode satu dekade bonus demografi yang dialami Jabar, AKB menurun signifikan dari 26 per 1.000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 13,56 per 1.000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
